a

Anggota Komisi III DPR Tag

PALANGKARAYA (19 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ary Egahni Ben Bahat mendesak Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mewaspadai, memberantas, dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Hal itu untuk melindungi generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari BNN bahwa sekitar 70% warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kalteng didominasi napi kasus narkoba. "Di Kalteng ini yang lebih menonjol adalah tindak pidana narkobanya baik itu penyalahgunaan, pemakai, ataupun bandarnya. Ini menjadi atensi saya secara khusus sebagai wakil

JAKARTA (7 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meningkatkan sosialisasi terkait implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sehingga, para warga binaan bisa mengetahui hak-hak yang perlu didapatkan atau dimiliki selama berada di lembaga permasyarakatan (Lapas). "Sosialisasi tersebut perlu dimasukkan dalam program kebijakan Kemenkumham agar UU Pemasyarakatan tidak hanya dipahami dan diketahui oleh para staf atau tenaga di Lapas, tetapi juga dipahami dan diketahui oleh para warga binaannya," ujar

JAKARTA (6 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di Ruang Rapat Fraksi NasDem, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Rombongan ICJR diterima anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari dan Ary Egahni Ben Bahat. ICJR menyampaikan penelitian mereka tentang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta masukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) berbasis riset yang sedang diproses di DPR RI. "Teman-temam ICJR menemukan beberapa hal penting terkait kebutuhan untuk perumusan ulang beberapa pasal di RKUHP, yang

JAKARTA (31 Agustus): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Taufik Basari mengungkapkan, Fraksi Partai NasDem DPR kembali mengajukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023. Revisi UU Advokat itu pernah diajukan Fraksi Partai NasDem DPR untuk masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022, namun gagal. Taufik mengungkapkan, revisi UU Advokat diperlukan karena adanya kebutuhan untuk memperkuat posisi advokat dalam 'integrated criminal justice system' atau sistem peradilan pidana terpadu. Tugas advokat penting demi memastikan

JAKARTA (30 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly mengapresiasi Polri atas pengadaan tunjangan kinerja (tukin) bagi anggotanya, terutama untuk yang bertugas di Polsek atau pos daerah terluar. "Tukin ini judulnya benar pak, bahwa ini diberikan untuk anggota di pos atau mungkin Polsek terluar," ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Meski mengapresiasi pengadaan tukin, Jacki mengatakan bahwa ada permasalahan yang terjadi di daerah terkait pengalokasiannya. “Di

JAKARTA (29 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendukung proses ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa untuk segera menjadi produk hukum di Indonesia. Instrumen HAM internasional itu penting diratifikasi untuk menunjukkan sikap negara pada penegakan HAM sekaligus menjadi simbol solidaritas kemanusiaan. "Kenapa ratifikasi ini penting? Kalau kita bicara HAM, ini implementasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya sebuah negara dianggap beradab ketika menjunjung tinggi kemanusiaan. Bicara HAM, maka kita bicara kemanusiaan, berbicara lintas batas, lintas negara. Manusia itu, dimanapun di

JAKARTA (26 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendesak Mabes Polri mengusut penyebab kematian Rodrigo Ventocilla (32) di tahanan Polda Bali. Ia juga meminta Polda Bali menjelaskan secara transparan kepada publik serta menangani persoalan itu secara profesional dan akuntabel. Rodrigo Ventocilla adalah seorang warga negara Peru yang juga lulusan Harvard Kennedy School. Aktivis transgender itu meninggal dunia dalam kondisi sebagai tahanan Polda Bali. "Saya mendapat informasi kasus tewasnya aktivis Rodrigo Ventocilla. Yang bersangkutan sebelumnya ditangkap dan ditahan sejak 6 Agustus

JAKARTA (25 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan pembenahan kultur di tubuh Polri, agar institusi kepolisian tidak kehilangan identitas Tribrata yang selama ini melekat sebagai kultur Polri. Taufik mengingatkan, pesan tersebut harus dipahami oleh setiap personel Polri bahwa apabila terdapat oknum kepolisian yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, maka siap bertanggung jawab dan siap menanggung risiko. “Kultur yang saya sorot itu terkait rekayasa kasus. Saya heran dengan terlibatnya sejumlah personel Polri yang

JAKARTA (24 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempercepat proses penanganan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri. Jika tidak, isu liar akan semakin banyak berkembang di masyarakat. Salah satu isu yang beredar di masyarakat yakni mengenai diagram konsorsium 303 atau perjudian yang dikelola mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. "Harus cepat penanganannya pak. Karena semakin waktunya bertambah maka akan banyak pihak yang melemparkan berbagai isu dan asumsi," kata Taufik

JAKARTA (24 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ary Egahni Ben Bahat meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat payung hukum mengenai penggunaan dana desa oleh kepala desa. Hal itu karena masih sering terjadi kekeliruan penggunaan dana desa lantaran keterbatasan pengetahuan dan jenjang pendidikan para kades, yang berujung pidana. Penerapan restorative justice diharapkan dapat diterapkan dalam kekeliruan penggunaan dana desa. " Jaksa Agung perlu mencari jalan keluar dan memberikan payung hukum atau legal standing dengan pendekatan yang humanis, luhur, dan bermartabat serta tetap dalam