a

Anggota Komisi III DPR Tag

PALANGKA RAYA (1 Februari): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ary Egahni Ben Bahat berharap kearifan lokal yang ada dan berbeda di masing-masing daerah dapat dimasukkan dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ia memandang bahwa setiap masyarakat adat memiliki peraturan terhadap kearifan lokal masing-masing. "RUU MHA saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Sebagai wakil rakyat Kalimantan Tengah, saya berharap dalam RUU tersebut nantinya juga memasukkan unsur kearifan lokal yang ada dan berbeda di masing-masing daerah," ujar

JAKARTA (30 Januari): Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Taufik Basari menyesalkan penanganan yang tidak profesional atas kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya mahasiswa Universitas Indonesia (UI) M Hasya Attalah Syaputra, 18 akibat ditabrak seorang pensiunan Polri pada 6 Oktober 2022. Taufik mempertanyakan penetapan tersangka terhadap korban yang telah meninggal dunia yang kemudian dihentikan perkaranya berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 Januari 2023. Taufik juga menyayangkan perlakuan yang tidak selayaknya kepada keluarga korban sehingga membuat pihak keluarga korban merasa tidak nyaman dan

JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari selaku perwakilan DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta MK mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka. "Pemerintah sejalan dengan DPR. Proporsional terbuka saat ini masih satu sistem terbaik dan hal ini merupakan open legal policy (kebijakan terbuka pembuat UU) untuk memilih sistem yang mana," ungkap Taufik Basari seusai sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (26/1). Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung

JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana mengutuk keras pemerkosaan oleh enam pemuda terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah. Ia mengecam tindakan oknum aparat desa dan beberapa pihak yang memediasi perdamaian dengan mengiming-imingi keluarga korban dengan sejumlah uang. "Peristiwa ini sangat menyedihkan dan mengecewakan, di mana seharusnya pelaku diberikan sanksi yang tegas dari hukum, namun malah dibiarkan bebas dengan cara memediasi perdamaian. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tidak dapat diterima dan tidak boleh

JAKARTA (16 Januari): Pembelian senjata api (senpi) ilegal dari Filipina bukan kali pertama terjadi. Filipina Selatan menjadi salah satu wilayah rawan penyelundupan senjata ke Indonesia. "Maka saya meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan di perbatasan dengan Filipina. Hal itu dilakukan menyusul ditangkapnya Anton Gobay terkait kepemilikan senjata api ilegal di Filipina, yang disebut akan dijual di Papua," ungkap anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana dalam keterangannya, Sabtu (14/1). Eva menambahkan, sebelum ditangkapnya Anton Gobay, ada pula kasus transaksi senjata api ilegal dari Filipina ke

JAKARTA (13 Januari): Pengakuan negara atas terjadinya 12 pelanggaran hak asazi manusia (HAM) berat merupakan batu pijakan untuk menunaikan kewajiban negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak-hak korban. "Pengakuan negara itu merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara karena negara telah mengakui adanya kesalahan di masa lalu yang menjadi catatan kelam dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa," ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDen, Taufik Basari dalam keterangannya, Jumat (13/1). Taufik menegaskan, pengakuan tersebut mesti diikuti dengan rasa penyesalan mendalam atas kesalahan negara

JAKARTA (15 Desember): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari meminta semua pihak memahami secara menyeluruh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan DPR RI. "Mari kita lihat KUHP ini secara menyeluruh. Jadi KUHP ini terdiri dari dua buku. Buku I dan Buku II," ujar Taufik dalam diskusi daring bertajuk 'Diskursus HAM dalam Pembaruan KUHP' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/12). Taufik menjelaskan, Buku I KUHP berisi asas-asas hukum pidana dan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi panduan serta pedoman

JAKARTA (12 Desember): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari meminta aparat penegak hukum memahami secara keseluruhan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penegak hukum diminta tidak hanya fokus pada Buku II KUHP yang berisikan delik pidana. "Kita harus membaca kedua bukunya, Buku I dan Buku II. Kalau bisa memahami Buku I, nanti aparat penegak hukum ketika melaksanakan Buku II dengan pemahaman baru," ujar Taufik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (11/12). Baca juga: Perlu Sosialisasi Masif KUHP untuk Cegah Hoaks Sektor Pariwisata Legislator

JAKARTA (25 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari bersyukur sebagian besar masukannya terhadap RUU Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa disetujui. Masukan-masukan tersebut dihimpun dari masyarakat untuk perbaikan UU KUHP. "Hampir seluruh masukan Fraksi NasDem pada rapat Kami 24/11 disetujui dengan berbagai variasinya. Mulai dari penghapusan pasal, penggabungan pasal, reformulasi pasal, penambahan penjelasan pasal," ujar Taufik seusai Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11). Legislator NasDem itu mengatakan, pada beberapa

JAKARTA (24 November): Penerapan Restorative Justice harus dikembalikan pada konsep awal yang bertujuan memulihkan kembali. Artinya, posisi korban harus dipulihkan dan pelaku kejahatan dibimbing untuk tidak mengulangi tindak kejahatan dan memahami bahwa perbuatannya adalah salah. Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11). “Selama ini, sering kali penegakan hukum berjalan sendiri. Pelakunya dihukum, tapi korban tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Paradigma ini yang harus