a

Anggota Komisi II DPR Tag

BATAM (26 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mencermati dan mempertimbangkan dengan baik perumusan tata ruang, khususnya di Kota Batam. Penentuan tata ruang akan berdampak dalam mendorong tumbuhnya investasi, lapangan kerja yang akan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Misi kami adalah ingin memastikan bahwa tata ruang yang sudah dirumuskan di Provinsi Kepulauan Riau ini betul-betul sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kelautan, kehutanan, maupun lingkungan sosialnya," kata Aminurokhman seusai Kunjungan Kerja Komisi II

JAKARTA (4 Agustus): Pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan agar bisa menggelar Pemilu 2024. "Dibutuhkan payung hukum lebih praktis, yaitu pemerintah menerbitkan Perppu," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Rabu (3/8). Pernyataan Legislator NasDem itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengatakan tidak ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aminurokhman menilai pernyataan Mahfud hanya sebatas mekanisme perubahan UU Pemilu melalui mekanisme

JAKARTA (22 Juli): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menyambut baik wacana kampanye politik di dalam kampus. Ia sepakat jika hal itu diwujudkan pada Pemilu 2024. "Jadi kalau Ketua KPU (Hasyim Asy'ari) mengizinkan tentu saya sangat mendukung. Karena bagaimana pun juga kampus itu bagian dari generasi bangsa yang memiliki kapasitas untuk berpikir tentang demokrasi," ujar Aminurokhman dalam keterangannya, Kamis (21/7). Legislator NasDem itu mengingatkan agar tidak perlu khawatir kampus dipolitisasi dengan kegiatan sosialisasi visi dan misi kandidat pemilu. Menurut Amin, tidak mudah

JAKARTA (6 Juli): Pemerintah dan DPR secara resmi mengesahkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jika tiga DOB Papua ikut dalam Pemilu 2024, maka akan berdampak pada Undang Undang (UU) Pemilu. "Jika hadirnya tiga provinsi yang baru dimekarkan ini harus mengikuti Pemilu 2024, maka harus merevisi UU Pemilu, karena menyangkut alokasi kursi per dapil di tingkat DPR RI maupun DPRD provinsi," kata anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurrohkman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7). Namun, diakuinya, jika harus melakukan

JAKARTA (28 Juni): Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam pengambilan keputusan tingkat I. RUU tersebut dalam waktu dekat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Ketiga RUU itu adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Keputusan tersebut terjadi setelah Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja Tingkat I dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI (Diwakilkan), Menteri Keuangan Sri Mulyani,

JAKARTA (29 Mei): Kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepala desa dan perangkat desa penting untuk ditingkatkan, bahkan hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), jajaran Pemkab Maros, perwakilan APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Maros, dan beberapa camat serta kepala desa se-Maros, di Maros, Sulsel, Rabu (25/5). "Kepala desa dan seluruh perangkatnya menjadi pimpinan pemerintahan desa, termasuk yang

JAKARTA (16 Mei): Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem, Aminurokhman mengingatkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj) kepala daerah yang telah ditunjuk dan dilantik. "Pemerintah harus melakukan evaluasi atas kinerja para Pj kepala daerah ini. Misalnya setiap enam bulan atau satu tahun," kata Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5). Menurutnya, evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah ini dalam membangun komunikasi dan etos kerja di berbagai pemerintahan daerah serta bisa bekerjasama dengan

JAKARTA (13 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengingatkan pemerintah agar cermat dan detail dalam mengkaji wacana kebijakan work from anywhere (WFA) atau bisa bekerja dari mana saja untuk aparatur sipil negara (ASN). “Kalau pemerintah hari ini sedang mengkaji (kebijakan WFA) itu, tentunya harus didalami secara cermat dan detail. Jangan sampai kajiannya nanti hanya pada tataran yang bersifat general. Karena urusan ASN itu hakikatnya dia punya tupoksi sebagai pelayan publik, fungsi pelayanan publik,” ujar Amin dalam keterangannya, Kamis (12/5). Legislator NasDem

JAKARTA (9 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Aminurokhman menilai keputusan pemerintah yang menerapkan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu pekan seusai lebaran, adalah tepat. Amin menilai, kebijakan yang ditujukan untuk mengurai kemacetan tersebut cukup bagus dari aspek sosial. "Mungkin pemerintah melihat dengan cara ini bisa mengurangi dampak arus balik, yang juga akan mengganggu kegiatan masyarakat secara umum," kata Aminurokhman, Senin (9/5).  Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menambahkan, akan banyak

JAKARTA (29 April): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengingatkan pemerintah untuk taat terhadap konstitusi dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Salah satunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah kepala daerah akan selesai masa jabatan pada 2022 dan 2023. Kekosongan posisi kepala daerah akan diisi oleh penjabat dari ASN. "Pemerintah harus konsisten dan taat asas karena ada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga. Jangan keluar dari ketentuan itu," ujar Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/4). Legislator NasDem dari Dapil