a

Anggota Komisi I DPR Tag

JAKARTA ( 16 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menegaskan pertimbangan utama untuk menjabat Pangkostrad adalah sosok yang punya loyalitas pada Presiden. "Kriteria loyalitas kepada Presiden menjadi penting karena Kostrad memiliki jumlah personel yang besar dan bisa dimobilisasikan oleh Pangkostrad," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Minggu (16/1). Legislator NasDem itu meminta penentuan Pangkostrad baru dapat dilakukan sesegera mungkin. Mengingat penting dan strategisnya tugas yang diemban. "Jabatan Pangkostrad harus segera diisi sebagai bagian pergerakan gerbong regenerasi di tubuh TNI AD," tegas Farhan. Terkait

BANDUNG (12 Januari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan munculnya Covid-19 varian omicron menjadi momentum pemerintah daerah (Pemda) untuk bertindak tegas dan meminimalisasi risiko penularan virus tersebut. Farhan menambahkan, kini 14 warga Jawa Barat sudah terkonfirmasi positif Covid-19 varian B.1.1.529 atau omicron. "Saya ingin mengajak seluruh warga Bandung bersama-sama jaga prokes, sanes nyingsieunan mung ngemutan (bukan menakuti, tapi mengingatkan). Lebih baik menjaga dan mengoptimalkan skema PPKM dengan berbagai level. Kita warga Bandung menantikan ketegasan Pemkot untuk ini," kata Farhan, di Bandung, Rabu

KEPANJEN (6 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh dalam beberapa hari kunjungan resesnya pekan lalu, membagikan handphone android kepada pengajar pondok pesantren di wilayah Malang Raya, Jawa Timur (Jatim). Legislator NasDem dari Dapil Jatim V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) itu mengingatkan, di tengah situasi pandemi saat ini mengajar secara daring menjadi hal yang mendasar. "Dengan bantuan gadget ini saya berharap para pengajar pondok juga bisa mengajar anak didik dengan maksimal," tegas Kresna dalam keterangannya, Kamis (6/1). Dalam

JAKARTA (6 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Muhammad Farhan menilai sangat tepat langkah Presiden Jokowi mengakselerasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). "Perintah Presiden Jokowi tersebut sejalan dengan perjuangan Fraksi Partai NasDem selama ini, agar RUU TPKS segera disahkan menjadi undang-undang. Karena UU itu sangat ditunggu oleh masyarakat," kata Farhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/1). Menurut anggota Komisi I DPR itu, instruksi Presiden tersebut idealnya menjadi atensi bagi jajaran menterinya, dan seluruh anggota DPR untuk memprioritaskan RUU TPKS. "Kita harapkan perintah tersebut menjadi pelecut semangat

MUARA BUNGO (29 Desember): Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory menyalurkan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) senilai Rp30 juta untuk pembangunan Masjid Baitussalam, Kelurahan Bungo Taman Agung, Kecamatan Bathin III, Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, Rabu (29/12). "Mengapa saya bisa dapat bantuan PSBI, karena saya anggota DPR RI. Kalau uang dari PSBI, saya katakan dari PSBI. Tujuan saya datang ke sini, pertama mengucapkan terima kasih dan sebagai wakil rakyat saya harus banyak turun ke bawah," kata Hasbi. Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu mengatakan,

JAKARTA (28 Desember): Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan menegaskan proses hukum kepada tiga prajurit TNI AD yang menabrak dan membuang ke sungai jenazah dua remaja korban tabrakan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (8/12), harus dibuka secara transparan. “Saya menyampaikan prihatin dan rasa duka cita mendalam kepada orangtua kedua korban. Bagaimanapun saya yang juga sebagai seorang ayah merasakan hal itu sangat berat,” ujar Farhan di acara Metro Pagi Primetime, Senin (27/12). Legislator NasDem itu memandang proses hukum kasus tersebut merupakan ujian terhadap komitmen

JAKARTA (27 Desember): Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mendukung Presiden Joko Widodo bertemu dan berdialog dengan eks Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Ia mengatakan sudah saatnya menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi untuk selesaikan masalah di Papua. "Kami sangat mendukung upaya ini. Saatnya sekarang pendekatan sosial budaya dan pembangunan ekonomi menjadi arus utama penyelesaian masalah Papua. Sehingga Papua bisa setara dengan daerah lain di Indonesia," kata Farhan dalam keterangan persnya, Sabtu (25/12). Legislator NasDem itu menilai adanya keinginan Jokowi bertemu dengan eks

KEPANJEN (24 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh memberikan bantuan biaya operasional untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Tahdzibatul Mubtadien di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (23/12). Bantuan tersebut diserahan relawan Bolodewa kepada pengurus ponpes tersebut. "Bantuan tersebut untuk meringankan beban operasional ponpes yang biasanya digunakan untuk mengantarjemput jamaah untuk pengajian dan juga mengantar anak-anak pondok ke tempat-tempat yang dituju," kata Legislator NasDem itu dalam keterangan tertulisnya. Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga mengatakan,

JAKARTA (14 Desember): Menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang mencuat belakangan ini, anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan menegaskan para pelaku harus dijerat dengan hukuman maksimal kebiri untuk memutus mata rantai pelecehan seksual. Selain itu, kata Legislator NasDem tersebut, para pelaku juga harus dibatasi mobilitas fisik dan sosialnya. Pasalnya dampak perbuatan bejat pelaku sudah merusak kondisi sosial para korban. "Pelaku kejahatan kekerasan seksual harus menanggung beban jangka panjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Karena korban kejahatan kekerasan seksual harus menanggung dampak jangka panjang," ujar Farhan dalam

JAKARTA (12 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk segera dirampungkan sebagai pengingat bagi eksekutif dan legislatif. "Menurut saya ini merupakan pengingat agar pihak pemerintah dan kami di DPR segera menemukan solusi untuk meloloskan RUU PDP," ungkap Farhan, Sabtu (11/12). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) itu menegaskan, pembahasan RUU PDP yang terkesan 'jalan di tempat' karena komunikasi politik antara Panitia Kerja (Panja) Komisi