a

Anggota Komisi I DPR Tag

BANDUNG (30 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengapresiasi kinerja Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Kota Bandung yang telah menggandeng musisi lokal guna meningkatkan konsistensi konten siaran. “Konten siaran RRI ini sebetulnya diharapkan konsistensi. Maaf kalau istilah saya agak kurang enak, RRI Bandung adalah 'random of the last resource' . Mengapa saya katakan demikian, karena radio swasta sekarang ini sudah megap-megap, sudah tidak dapat iklan lagi,” kata Farhan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/5). Farhan

JAKARTA (27 Mei): Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan Rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah terkait RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada 24-25 Mei, baru sebatas hal nonsubtansial. Sedangkan untuk hal yang subtansial akan dibahas pada rapat 13 Juni mendatang. “Jadi dua hari, panja dan pemerintah membahas redaksionalnya dulu, ganti peristilahan, titik koma, dua hari itu dituntaskan. Substansial akan dibahas di 13 Juni,” kata Farhan, dalam keterangannya, Jumat (27/5). Farhan menjabarkan, masih alotnya pembahasan RUU PDP ialah terkait status lembaga pengawas pengguna

JAKARTA (25 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih jauh. Hal itu karena Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky masih memiliki syarat yang tidak bisa dipenuhi Rusia. "Apakah prospek perdamaian Rusia-Ukraina ada? Masih jauh sekali. Presiden Zelensky masih memiliki syarat yang tidak mungkin dipenuhi (Rusia)," kata Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema 'Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina', secara virtual, Rabu (25/5). Farhan mengatakan, syarat dari Zelensky untuk perdamaian ialah ingin duduk dan bernegosiasi langsung dengan Presiden

JAKARTA (23 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan masih ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan analog switch off (ASO) dalam rangka transformasi digitalisasi penyiaran. Permasalahan yang ada di antaranya adalah biaya sewa multipleksing penyiaran untuk lembaga penyiaran lokal berbasis komunitas yang masih terlalu mahal. "Biaya sewa multipleksing penyiaran untuk lembaga penyiaran lokal berbasis komunitas itu terlalu mahal. Rata-rata perbulan mesti bayar sewa Rp30 juta, kemahalan. Jadi, lagi diupayakan mencari formula baru untuk menurunkan harga itu, khusus untuk lembaga penyiaran lokal

JAKARTA (19 Mei): Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diminta bekerja secara benar dan transparan dalam memilih anggota KPI periode mendatang. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang akan diterima cukup berat. Permintaan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh. “Dalam melakukan seleksi saya harapkan dilakukan secara benar dan transparan. Tidak ada yang asal ikut-ikutan, mengingat tugas dan tanggung jawab yang cukup berat,” ujar Kresna saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Pansel KPI,

JAKARTA (15 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai kehadiran Indonesia di KTT ASEAN-Amerika Serikat (AS) sangat penting. “Kita (Indonesia) datang ke sana dengan lion heart (sangat berani) tapi juga sebagai koordinator kerja sama ASEAN,” kata Farhan dalam program Crosscheck Medcom.id , Minggu (15/5). Farhan mengatakan, Presiden Jokowi tidak hanya mendorong kepentingan ASEAN di AS, namun juga menjalankan misi khusus menyukseskan Presidensi G20. “Indonesia punya misi terhadap AS dalam menyukseskan Presidensi G20,” ujarnya. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung,

JAKARTA (12 Mei): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan meminta pemerintah serius menangani dan membongkar jaringan terkait lima orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi fasilitator dana untuk kelompok teror Islamic State (ISIS). "Fokus pada pengembangan jaringan. Rasanya mereka adalah bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar," kata Farhan dalam keterangannya, Rabu (11/5). Farhan menilai kelima WNI tersebut hanya sebagian kecil dari penghimpun dana bagi ISIS. Ia meyakini, ada kelompok besar yang mengendalikan kelima WNI tersebut. "Saya sangat berharap otoritas penegak hukum

JAKARTA (21 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, penelusuran lokasi para pengguna aplikasi PeduliLindungi dibutuhkan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Pernyataan Farhan itu menjawab tudingan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) terkait adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. "Aplikasi Peduli Lindungi diluncurkan di tengah masa pandemi yang membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu upaya tracing penularan. Kondisi saat itu bisa dikategorikan dalam keterdesakan," ungkap Farhan di Jakarta, Selasa (19/4). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I

JAKARTA (19 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengalami kemajuan positif. "Jadi kuncinya sudah mulai terurai secara informal. Tinggal kita formalkan saja," kata Farhan, Senin (18/4). Farhan menjelaskan, permasalahan dalam pembahasan RUU PDP ialah terkait status lembaga pengawas pengguna data pribadi. Delapan fraksi di Komisi I DPR meminta lembaga tersebut bersifat independen. Sedangkan, Fraksi Partai NasDem sepakat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ingin badan tersebut ada di bawah pemerintah. Baik delapan Fraksi Komisi

JAKARTA (18 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen merupakan ancaman bagi Indonesia. Namun, menurut Farhan pernyataan itu bukan sikap resmi Presiden AS Joe Biden. Menkeu AS menegaskan bahwa Rusia harus dikeluarkan dari forum ekonomi utama G20. Ia juga mengancam bahwa AS akan memboikot sejumlah pertemuan G20 jika pejabat Rusia hadir. Legislator NasDem itu mendorong Pemerintah Indonesia melakukan manuver bila enggan mengeluarkan pernyataan yang tegas. “Diam-diam bergerak di belakang AS menggalang kekuatan, sehingga