a

Anggota Komisi I DPR Tag

BANDUNG (5 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengapresiasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr M Salamun di Kota Bandung, Jawa Barat. Keberadaan rumah sakit itu memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit kelas A tersebut tidak hanya melayani prajurit TNI, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin berobat, sehingga dapat mengurangi beban RSUD dan RSUP Kota Bandung. "Peran-peran inilah yang sangat kita nantikan. Di RS TNI biasanya memiliki standar yang lebih tinggi daripada RSUD. Karena itu, keberadaan

JAKARTA (8 Agustus): Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NaDem, Muhammad Farhan meminta pemerintah proaktif mengajak negara tetangga menerapkan One China Policy. Kebijakan itu mendukung urusan Taiwan yang merupakan kewenangan Tiongkok. “Kita harus betul-betul menjaga dan mengimbau semua kekuatan di seputar wilayah kita mempertahankan One China Policy,” kata Farhan dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Gagal Tekan Rusia, Amerika Kini Ganggu China,’ Minggu (7/8).  Farhan mengatakan One China Policy dan status quo Taiwan krusial untuk menjaga perdamaian. Negara yang mulai merecoki Tiongkok dengan Taiwan berpotensi menimbulkan konflik

JAKARTA (3 Agustus): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mewajibkan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah demi kepentingan negara. Langkah Kemenkominfo yang mewajibkan PSE mendaftarkan perusahaannya menuai prokontra di masyarakat. PSE yang tidak mendaftar diblokir oleh Kemenkominfo. PSE adalah istilah yang digunakan oleh Kemenkominfo untuk menyebut pihak ketiga yang menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia. "Kemenkominfo kan bukan secara perorangan, tetapi sebagai regulator yang tentunya harus bisa mengedepankan kepentingan bangsa. Jadi bukan masalah disalahkan

JAKARTA (26 Juli): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai pidato Surya Paloh di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur menekankan kembali politik kebangsaan sebagai sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Surya mengajak seluruh anak bangsa kembali mengingat politik kebangsaan sebagai gagasan yang berasal dari para pendiri bangsa Indonesia. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan orasi ilmiah dengan tema Meneguhkan Politik Kebangsaan saat menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang sosiologi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

JAKARTA (11 Juli): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menilai upaya diplomasi yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang datang ke Rusia dan Ukraina sudah berjalan. "Dalam proses diplomasi politik internasional, kehadiran fisik menjadi nilai yang sangat tinggi dalam memulai pembicaraan. Kerja keras Menteri Luar Negeri RI menghadirkan Ukraina dan Rusia itu terbayar dengan datangnya semua Menlu G-20 ke Bali. Itu menunjukkan bahwa sebagai upaya bentuk pembuka diplomasi ini sudah jalan," ujar Farhan, Senin (11/7). Farhan mengatakan, hal itu terasa ketika

JAKARTA (7 Juli): DPR RI memperpanjang pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pembahasan akan dilanjutkan di masa sidang selanjutnya yang dimulai setelah 16 Agustus 2022. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, masih alotnya pembahasan RUU PDP, salah satunya soal posisi lembaga pengawas data. "Soal lembaga otoritas pengawas data pribadi deadlock lagi. Karena DPR (selain Fraksi Partai NasDem) ternyata inginnya penggunaan kata yang digunakan bahwa otoritas perlindungan data itu adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden dengan menggunakan Perpres," kata Farhan di

JAKARTA (5 Juli): Komisi I DPR RI telah selesai membahas seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pembahasan tingkat I tinggal menunggu sinkronisasi, kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. "Perumusan-perumusan itu kan harus disinkronisasi. Kami akan meninjau kembali atau review terhadap usulan-usulan baru yang perlu disesuaikan," kata Farhan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7). Farhan menambahkan, perumusan dan sinkronisasi hanya pada aspek teknis seperti, ketentuan terkait agregat data, lembaga perlindungan data atau otorization data protection (ODP),

JAKARTA (26 Juni): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengunjungi Rusia dan Ukraina. Langkah Jokowi sebagai juru damai tersebut adalah manuver yang berani. "Sebuah pergerakan atau manuver yang sangat berani. A very bold manuver from our President (Manuver yang sangat berani dari Presiden kita) terhadap para pemimpin dunia bahwa we call their brave (kami menyebut mereka pemberani)," kata Farhan dalam sebuah diskusi di stasiun TV swasta, Sabtu (25/6). Farhan mengatakan, langkah Jokowi tersebut

JAKARTA (23 Juni): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory mengatakan, literasi digital diperlukan untuk mencegah berbagai kejahatan digital. Seperti penyebaran berita bohong, paham radikal, pelecehan seksual, ujaran kebencian, perdagangan manusia, hingga kebocoran data pribadi. "Kalau kita punya kecakapan digital, kita bisa memfilter hoaks, berita bohong dan informasi yang menyesatkan," kata Hasbi dalam Webinar dengan tema 'Literasi Digital untuk Keutuhan Republik Indonesia', Kamis (23/6). Literasi digital, imbuh Hasbi, bisa dimanfaatkan keberbagai hal positif, bahkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Di era

JAKARTA (21 Juni): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory menegaskan, data pribadi merupakan hak asasi yang wajib dilindungi dengan aturan hukum yang tegas. "Komersialisasi data pribadi telah menimbulkan berbagai masalah. Negara harus hadir melindungi data pribadi rakyatnya," kata Hasbi saat Webinar Literasi Digital Aptika Kominfo 'Menyoal Komersialisasi Data', Selasa (21/6). Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu mengatakan, akselerasi digitalisasi dari berbagai bidang memberikan dampak sekaligus memunculkan berbagai isu terkait pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu profiling, perlindungan data pribadi,