a

Anggota Komisi I DPR Tag

MATARAM (28 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut menyoroti tingginya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mencontohkan, pada bulan Maret 2022, TNI AL mengevakuasi kapal-kapal karam yang ditumpangi PMI ilegal di Selat Malaka. "Saya ingin mengetahui bagaimana Lanal (Pangkalan TNI AL) Mataram ke depannya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Sehingga kami bisa tahu dan mengerti bahwa sebetulnya tanpa terlalu disoroti memang pihak Lanal sudah bekerja dan bergerak," ujar Hillary saat Kunjungan Kerja Spesifik

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh mengatakan, literasi digital sangat diperlukan masyarakat untuk membangun kesadaran pentingnya melindungi data pribadi. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam menjaga data pribadi. "Melindungi data pribadi ini yang harus kita share (bagikan). Pemerintah wajib melindungi data pribadi masyarakat, tapi awalnya juga dari kesadaran masyarakat sendiri agar lebih aware (menyadari). Intinya literasi digital. Anak milenial dan generasi muda berperan besar untuk mencerdaskan," ujar Kresna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin

JAKARTA (26 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh berharap TNI tetap bisa menjadi lembaga negara paling dipercaya publik. Jangan sampai isu persaingan dan perseteruan petinggi TNI menggerus kepercayaan masyarakat. "Kita berharap TNI semakin profesional, tidak terdistrack (teralihkan) dengan permasalahan-permasalahan yang nontupoksinya," ujar Kresna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9). Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga mengatakan, selain menjadi garda terdepan pertahanan negara, dalam keseharian TNI selalu bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. "TNI kan memasyarakat. Contohnya Babinsa

JAKARTA (23 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menegaskan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) akan memastikan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengikuti standar keamanan siber nasional. Disahkannya UU PDP pada Selasa (20/9) juga akan memperkuat lembaga-lembaga negara yang merupakan pengampu kebijakan dan teknis pelindungan data pribadi. "UU PDP akan memastikan kepatuhan lembaga pengumpul, penyimpan dan pengolah data pribadi kepada tata kelola pelindungan data pribadi, sehingga mereka akan mengikuti standar nasional keamanan siber," ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/9). Farhan mengatakan,

JAKARTA (14 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan diplomasi budaya harus dikedepankan dalam upaya pemulangan Prasasti Pucangan dari India. Diplomasi budaya juga sudah diamanatkan oleh PP No.87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. "Upaya pengembalian Prasasti Pucangan harus dalam kerangka diplomasi budaya sebagai instrumen, demi tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan India," ujar Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Repatriasi Prasasti Pucangan dari India', secara daring, Rabu (14/9). Farhan mengatakan, dalam PP No.87

JAKARTA (12 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menyoroti penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Ia mempertanyakan realisasi perjanjian penerbangan tersebut. "Ketika FIR kembali ke Indonesia, teknisnya ada di mana? Apakah kontrol udaranya secara teknologi di Bandara Changi (Singapura) dan kita hanya mengirim petugas untuk nongkrong?" ujar Farhan dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu (11/9). Pertanyaan lain, imbuh Farhan, yakni apakah Indonesia sudah menganggarkan pembangunan gedung dan teknologi khusus untuk mengawasi FIR. Terlebih

JAKARTA (12 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, aksi peretas Bjorka ingin menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk dalam menjaga data pribadi. Aksi peretas bernama Bjorka menghebohkan publik beberapa waktu belakangan. Ia meretas data pribadi sejumlah pejabat Indonesia dan mempublikasikannya lewat akun twitter @Bjorkanism. "Bjorka ingin menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam menjaga data," ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/9). Menurut analisis Legislator NasDem itu, para peretas punya sejumlah motivasi dalam melancarkan aksinya. Mulai dari meminta uang tebusan

BANDUNG (5 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengapresiasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr M Salamun di Kota Bandung, Jawa Barat. Keberadaan rumah sakit itu memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit kelas A tersebut tidak hanya melayani prajurit TNI, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin berobat, sehingga dapat mengurangi beban RSUD dan RSUP Kota Bandung. "Peran-peran inilah yang sangat kita nantikan. Di RS TNI biasanya memiliki standar yang lebih tinggi daripada RSUD. Karena itu, keberadaan

JAKARTA (8 Agustus): Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NaDem, Muhammad Farhan meminta pemerintah proaktif mengajak negara tetangga menerapkan One China Policy. Kebijakan itu mendukung urusan Taiwan yang merupakan kewenangan Tiongkok. “Kita harus betul-betul menjaga dan mengimbau semua kekuatan di seputar wilayah kita mempertahankan One China Policy,” kata Farhan dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Gagal Tekan Rusia, Amerika Kini Ganggu China,’ Minggu (7/8).  Farhan mengatakan One China Policy dan status quo Taiwan krusial untuk menjaga perdamaian. Negara yang mulai merecoki Tiongkok dengan Taiwan berpotensi menimbulkan konflik

JAKARTA (3 Agustus): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mewajibkan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah demi kepentingan negara. Langkah Kemenkominfo yang mewajibkan PSE mendaftarkan perusahaannya menuai prokontra di masyarakat. PSE yang tidak mendaftar diblokir oleh Kemenkominfo. PSE adalah istilah yang digunakan oleh Kemenkominfo untuk menyebut pihak ketiga yang menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia. "Kemenkominfo kan bukan secara perorangan, tetapi sebagai regulator yang tentunya harus bisa mengedepankan kepentingan bangsa. Jadi bukan masalah disalahkan