a

Aminurokhman Tag

CIBINONG (14 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menyoroti isu tenaga honorer K2 (Kategori II) yang masih muncul dalam pendataan tenaga honorer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Amin, permasalahan itu seharusnya sudah rampung karena telah melewati pendataan pemerintah pada 2010. K2 harus menjadi skala prioritas pada tahapan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2022 agar masalah tersebut terselesaikan. Legislator NasDem itu mengatakan, persoalan tersebut selalu menjadi isu klasik di Komisi II DPR. Dari data yang diterimanya, sebanyak 13.979 orang telah memenuhi

JAKARTA (26 Oktober): Kesuksesan jalannya pemilu membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Jujur dan adil mudah diucapkan tapi sulit dipraktikkan. "Kata jujur dan adil itu sangat mudah diucapkan, tetapi praktiknya sangat tidak mudah, karena membutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak," ungkap anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman saat menjadi pembicara pada seminar Fraksi Partai NasDem MPR RI bertajuk Merawat Pemilu dalam Dimensi Restoratif di Kemang, Jakarta, Selasa (25/10). Baca juga: Surya Paloh: Sirkulasi Kekuasaan Harus Lahir dari Pemilu Berkualitas Acara yang dihelat Fraksi Partai

JAKARTA (25 Oktober): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhitungkan secara matang rencana pengadaan kendaraan taktis Maung Pindad MV2 4X4. Menurutnya, pengadaan harus memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas. "Apakah wacana ini sudah dipertimbangkan dari aspek efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dari kendaraan itu. Harus dipastikan dulu," kata Aminurokhman dalam keterangannya, Senin (24/10). Baca juga: Aminurokhman Serap Apirasi dari Segala Elemen Masyarakat Dia mengatakan, banyak pertimbangan untuk memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas pengadaan kendaraan taktis. Mengingat, sarana dan prasarana distribusi

BATAM (26 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mencermati dan mempertimbangkan dengan baik perumusan tata ruang, khususnya di Kota Batam. Penentuan tata ruang akan berdampak dalam mendorong tumbuhnya investasi, lapangan kerja yang akan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Misi kami adalah ingin memastikan bahwa tata ruang yang sudah dirumuskan di Provinsi Kepulauan Riau ini betul-betul sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kelautan, kehutanan, maupun lingkungan sosialnya," kata Aminurokhman seusai Kunjungan Kerja Komisi II

JAKARTA (21 September): Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menkumham, Yasonna Laoly dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR pada Selasa (20/9) menyepakati Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 sebanyak 32 RUU, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 38 RUU, dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 257 RUU. Kesepakatan tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai NasDem DPR menyampaikan pandangan terkait penyusunan Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas RUU

PASURUAN (6 September): Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono menegaskan partainya akan terus berusaha hadir dan dekat dengan masyarakat. Demikian ditekankan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan empat periode itu saat menerima kunjungan kerja Anggota Fraksi NasDem DPR RI, H. Aminurokhman di wilayah Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, baru-baru ini. "Ke depan agar disampaikan kalau program pengairan, pengeboran adalah milik Partai NasDem. Saya dan Mas Ledi bukan apa-apa tanpa masyarakat," kata Joko. Sementara itu kehadiran Anggota Fraksi NasDem DPR RI, H. Aminurokhman yang juga Sekretaris DPW

JAKARTA (4 Agustus): Pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengakomodasi tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan agar bisa menggelar Pemilu 2024. "Dibutuhkan payung hukum lebih praktis, yaitu pemerintah menerbitkan Perppu," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Rabu (3/8). Pernyataan Legislator NasDem itu menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang mengatakan tidak ada revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aminurokhman menilai pernyataan Mahfud hanya sebatas mekanisme perubahan UU Pemilu melalui mekanisme

JAKARTA (22 Juli): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menyambut baik wacana kampanye politik di dalam kampus. Ia sepakat jika hal itu diwujudkan pada Pemilu 2024. "Jadi kalau Ketua KPU (Hasyim Asy'ari) mengizinkan tentu saya sangat mendukung. Karena bagaimana pun juga kampus itu bagian dari generasi bangsa yang memiliki kapasitas untuk berpikir tentang demokrasi," ujar Aminurokhman dalam keterangannya, Kamis (21/7). Legislator NasDem itu mengingatkan agar tidak perlu khawatir kampus dipolitisasi dengan kegiatan sosialisasi visi dan misi kandidat pemilu. Menurut Amin, tidak mudah

JAKARTA (28 Juni): Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam pengambilan keputusan tingkat I. RUU tersebut dalam waktu dekat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Ketiga RUU itu adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Keputusan tersebut terjadi setelah Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja Tingkat I dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI (Diwakilkan), Menteri Keuangan Sri Mulyani,

JAKARTA (29 Mei): Kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepala desa dan perangkat desa penting untuk ditingkatkan, bahkan hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), jajaran Pemkab Maros, perwakilan APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) Maros, dan beberapa camat serta kepala desa se-Maros, di Maros, Sulsel, Rabu (25/5). "Kepala desa dan seluruh perangkatnya menjadi pimpinan pemerintahan desa, termasuk yang