Sahroni Apresiasi Upaya Kejagung Mengawal Proyek Strategis Nasional
JAKARTA (8 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN). Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejagung telah menyelesaikan PPS sebanyak 80 proyek senilai Rp28,88 triliun. Proyek itu terdiri atas empat PSN dan 76 proyek strategis lainnya. Dalam melaksanakan tugas, tim PPS Kejagung melibatkan berbagai mitra strategis dari kementerian dan lembaga terkait. "Kinerja tim PPS Kejagung telah luar biasa mengawal puluhan proyek strategis nasional. Saya kira tim PPS Kejagung memiliki peran penting dalam memastikan proyek-proyek pembangunan
NasDem Minta Polri Berantas Aksi Kekerasan di Jalan
JAKARTA (8 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta Polri meningkatkan patroli di jalan raya, terutama pada malam hari. Aksi kekerasan di jalanan yang belakangan marak terjadi harus diantisipasi. "Kondusifkan semua lokasi, terutama di titik-titik yang disinyalir rawan terjadi aksi kejahatan," kata Sahroni melalui keterangannya, Selasa (7/3). Legislator NasDem itu menegaskan, Korps Bhayangkara harus meningkatkan kewaspadaan. keamanan dan kenyamanan masyarakat harus terus dijaga. "Jangan sampai kebrutalan terus dibiarkan dan ganggu kenyamanan masyarakat,” tandasnya. Baca juga: Sahroni Dukung Polri Berantas Gangster Legislator NasDem
NasDem Minta Polri Usut Tuntas Skema Jual Beli Masuk Bintara
JAKARTA (6 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengecam dugaan praktik jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah (Jateng). Sahroni meminta Polri mengusut tuntas skema dan jaringan tersebut. "Mohon ditelusuri lebih dalam terkait skema yang dimainkan para pelaku," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (6/3). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menduga praktik jual beli masuk Bintara berlangsung secara sistematis. Hal itu harus didalami pihak berwajib. "Bagaimana pelaku bermain? Mengapa
NasDem Minta Polri Bentuk Timsus Basmi Preman
JAKARTA (24 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi membentuk Tim Khusus (Timsus) guna menindak tegas berbagai bentuk premanisme. “Mau itu preman debt collector, preman pasar, preman berkedok ormas, dan segala aksi-aksi premanisme dalam bentuk lainnya," ujar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (23/2). Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu meminta kepolisian lebih responsif menyikapi aduan yang disampaikan masyarakat. Terutama aduan yang disampaikan melalui call center 110. "Dalam hitungan jam bahkan menit, polisi sudah harus bisa tiba
NasDem Kecam Pelarangan Ibadah di Lampung
JAKARTA (21 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengecam aksi pembubaran dan pelarangan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD), Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ia meminta polisi mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. “Saya minta pihak kepolisian tindak tegas pelaku pembubaran ibadah itu. Karena kalau hanya berakhir damai, hal-hal seperti itu berpotensi terulang," kata Sahroni, dalam keterangannya, Selasa (21/2). Menurut Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu, pembubaran ibadah tidak boleh dibiarkan dan
PPATK Perlu Buka Transaksi Mencurigakan Jelang Pemilu
JAKARTA (16 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera membuka seluruh data transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024. Sehingga lembaga penegak hukum bisa menindaklanjuti pelanggaran tersebut. “PPATK harus segera buka seluruh data transaksi mencurigakan itu, agar lembaga dan institusi seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dapat menindaklanjuti seluruh temuan yang ada berdasarkan kewenangannya masing-masing," ungkap Sahroni dalam keterangannya, Kamis (16/2). Legislator NasDem itu menambahkan, koordinasi PPATK dengan lembaga penegak hukum lainnya harus
NasDem Minta Prioritaskan Keselamatan Pilot Susi Air
JAKARTA (11 Februari): Wakil Ketua Komisi lll DPR RI Ahmad Sahroni meminta tim TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz berupaya maksimal mencari dan menyelamatkan pilot pesawat Susi Air, Philips Max Marthin berkebangsaan Selandia Baru yang diduga disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Pesawat Susi Air tersebut diduga dibakar KKB di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, Papua, Selasa (7/2). Lima penumpang dalam pesawat tersebut telah berhasil dievakuasi Satgas Damai Cartenz bersama 15 pekerja pembangunan puskesmas di Nduga. Sahroni berharap pergerakan Satgas Damai Cartenz harus tetap memastikan
NasDem Minta Polri Jangan Berlarut Tangkap Buronan di Luar Negeri
JAKARTA (8 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri yang mengejar buronan hingga keliling ASEAN. Sahroni meminta Polri pulang tidak dengan tangan kosong tanpa membawa buronan. "Jadi pastikan Polri tidak pulang dengan tangan kosong. Harus bawa oleh-oleh buronan," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (8/2). Legislator NasDem itu menilai pengejaran buronan sangat penting. Jika perlu, pengejaran dan penangkapan dilakukan dalam waktu cepat. "Tugas menangkap buron ini benar-benar tidak boleh disepelekan. Jangan sampai berlarut-larut," ungkap dia. Baca juga: Sahroni Nilai Pemberantasan Korupsi Sudah di Jalur
Sahroni Nilai Pemberantasan Korupsi Sudah di Jalur Benar
JAKARTA (7 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum sempurna, namun terus mengalami perbaikan. Sahroni menyampaikan itu menanggapi indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International. IPK Indonesia turun 4 poin dibandingkan tahun lalu dari 38 menjadi 34 poin. “Pemberantasan korupsi di negara kita memang belum sempurna. Tapi seiring waktu berjalan, perbaikan-perbaikan yang dilakukan terbukti memperlihatkan hasil yang baik," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (6/2). Baca juga: Sahroni Kawal Kasus Pemerkosaan Siswi SMA di Lahat Legislator NasDem itu
NasDem Minta Polri Usut Tuntas Perubahan Putusan MK
JAKARTA (3 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan perubahan putusan MK. Ia menduga ada oknum yang 'bermain' terhadap perubahan frasa dalam putusan MK itu. "Saya kira kasus ini memang harus diproses dan diusut. Pasti ada oknum yang bermain," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (2/2). Legislator NasDem itu menegaskan bahwa perubahan kata menjadi sangat penting dalam putusan MK. Ia menduga hal ini sudah dilakukan berulang kali. "Bukan satu atau dua kali terjadi pengubahan