Sahroni Apresiasi Jokowi Angkat Pemuda Jadi Menpora
JAKARTA (4 April): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengapresiasi penunjukan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Setelah beberapa lama akhirnya kementerian yang membidangi kepemudaan itu dijabat seorang pemuda. Presiden Joko Widodo melantik Dito Ariotedjo sebagai Menpora pada Senin (3/4). Dito berusia 32 tahun saat dilantik. “Saya sangat senang dan bangga bahwa pada akhirnya Menpora benar-benar dijabat oleh anak muda," kata Sahroni melalui keterangannya, Senin (3/4). Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyampaikan, Dito memang masih tergolong muda untuk ukuran pejabat negara.
Sahroni Tegaskan Komisi III DPR akan Pertemukan Menko Polhukam, Menkeu dan Kepala PPATK
JAKARTA (31 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, komisinya akan mempertemukan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait adanya perbedaan nilai transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Sahroni, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud MD dan Sri Mulyani sangat berbeda. Mahfud MD menyampaikan dirinya memiliki data bahwa ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp189 triliun sepanjang 2017-2019. "Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menko Polhukam, dan Kepala
Sahroni Usul Bentuk Pansus Usut Transaksi Janggal di Kemenkeu
JAKARTA (30 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Sahroni mengemukakan itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam, Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan jajarannya pada Rabu (29/3). Rapat tersebut membahas informasi transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu. “Walaupun belum
Sahroni Dukung Larangan Sahur On The Road
JAKARTA (24 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang melarang sahur on the road (SOTR) selama Ramadan 2023. Ia menilai kebermanfaatan kegiatan tersebut sangat minim. "Kalau kita lihat dari yang sudah-sudah, SOTR ini lebih banyak mudaratnya," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (24/3). Menurut Legislator NasDem itu, SOTR lebih sering mengganggu kenyamanan masyarakat. Tidak jarang kegiatan itu juga menimbulkan konflik di jalanan seperti tawuran. "Kalau mau kumpul sahur bersama atau berbuat kebaikan. Tidak perlu pakai
Sahroni Pastikan Komisi III Pertemukan PPATK, Menkeu, Menko Polhukam
JAKARTA (24 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan komisinya akan segera mempertemukan Kepala PPATK, Menteri Keuangan, dan Menko Polhukam untuk membuka informasi terkait transaksi mencurigakan yang jumlahnya mencapai Rp349 triliun. Hal tersebut diungkap Sahroni saat memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan, undangan rapat gabungan tersebut dalam kapasitas mereka sebagai pengurus Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU). "Jadi saran teman-teman Komisi
Restorative Justice Harus Bijak dan Pertimbangan Matang
JAKARTA (21 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menutup peluang penerapan restorative justice di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) oleh anak eks pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mario Dandy Satrio. "Sepakat dengan pernyataan Kejagung yang menutup peluang untuk diterapkannya restorative justice kepada Mario," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (20/3). Legislator NasDem itu menilai perbuatan Mario sudah sangat berbahaya dan keterlaluan karena berakibat fatal terhadap korban. Terlebih perbuatannya juga telah mengundang amarah publik yang begitu
NasDem Kawal Kasus Penyelewengan Dana Lebah Klanceng
JAKARTA (17 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan penyelewengan dana oleh PT Mahakarya Berkah Madani (MBM). Para peternak lebah klanceng sebagai mitra perusahaan itu merasa dirugikan karena tidak mendapatkan dana bagi hasil. "Bapak ibu bisa percayakan kasus itu kepada kami (Komisi III DPR)," kata Sahroni saat memimpin Komisi III DPR menerima Perkumpulan Peternak Lebah Klanceng Nasional (PPLKN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3). Sahroni memastikan permasalahan itu akan diadukan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sahroni Minta Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu
JAKARTA (15 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun diusut tuntas. “Jadi saya minta temuan itu tolong benar-benar diusut tuntas. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu?" tanya Sahroni dalam keterangannya, Rabu (15/3). Jika dianggap sudah selesai, lanjutnya, pihak terkait harus menjelaskan kepada publik duduk perkara transaksi mencurigakan di Kemenkeu tersebut. Jangan sampai polemik itu selesai begitu saja. Baca juga: Sahroni Minta Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di Bali Sahroni
Kolaborasi Kejati DKI-BPJS Ketenagakerjaan bisa Cegah Penyelewengan
JAKARTA (14 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyambut baik kerja sama Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jakarta. Kolaborasi itu diharapkan mampu meminimalisasi potensi penyelewengan. "Jadi kita bisa pantau potensi-potensi kecurangan dan penyelewengan, sekaligus di saat yang sama kita bisa langsung cegah dan bersihkan," kata Sahroni melalui keterangannya, Senin (13/3). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai kolaborasi itu sangat penting. Selain meminimalisasi potensi penyelewengan, kolaborasi itu
Sahroni Minta Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di Bali
JAKARTA (14 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Bali. Temuan itu terungkap ketika RK (37) warga negara Ukraina dan MZN (31) warga negara Suriah membeli kartu identitas tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar, Bali. "Saya minta imigrasi dan Polda Bali bertindak tegas tangani kasus tersebut," tegas Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (13/3). Baca juga: Sahroni Apresiasi Upaya Kejagung Mengawal Proyek