Sahroni Dukung Larangan Sahur On The Road
JAKARTA (24 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang melarang sahur on the road (SOTR) selama Ramadan 2023. Ia menilai kebermanfaatan kegiatan tersebut sangat minim. "Kalau kita lihat dari yang sudah-sudah, SOTR ini lebih banyak mudaratnya," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat (24/3). Menurut Legislator NasDem itu, SOTR lebih sering mengganggu kenyamanan masyarakat. Tidak jarang kegiatan itu juga menimbulkan konflik di jalanan seperti tawuran. "Kalau mau kumpul sahur bersama atau berbuat kebaikan. Tidak perlu pakai
Sahroni Pastikan Komisi III Pertemukan PPATK, Menkeu, Menko Polhukam
JAKARTA (24 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan komisinya akan segera mempertemukan Kepala PPATK, Menteri Keuangan, dan Menko Polhukam untuk membuka informasi terkait transaksi mencurigakan yang jumlahnya mencapai Rp349 triliun. Hal tersebut diungkap Sahroni saat memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan, undangan rapat gabungan tersebut dalam kapasitas mereka sebagai pengurus Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU). "Jadi saran teman-teman Komisi
Restorative Justice Harus Bijak dan Pertimbangan Matang
JAKARTA (21 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menutup peluang penerapan restorative justice di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) oleh anak eks pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mario Dandy Satrio. "Sepakat dengan pernyataan Kejagung yang menutup peluang untuk diterapkannya restorative justice kepada Mario," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (20/3). Legislator NasDem itu menilai perbuatan Mario sudah sangat berbahaya dan keterlaluan karena berakibat fatal terhadap korban. Terlebih perbuatannya juga telah mengundang amarah publik yang begitu
NasDem Kawal Kasus Penyelewengan Dana Lebah Klanceng
JAKARTA (17 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan penyelewengan dana oleh PT Mahakarya Berkah Madani (MBM). Para peternak lebah klanceng sebagai mitra perusahaan itu merasa dirugikan karena tidak mendapatkan dana bagi hasil. "Bapak ibu bisa percayakan kasus itu kepada kami (Komisi III DPR)," kata Sahroni saat memimpin Komisi III DPR menerima Perkumpulan Peternak Lebah Klanceng Nasional (PPLKN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3). Sahroni memastikan permasalahan itu akan diadukan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sahroni Minta Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu
JAKARTA (15 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp300 triliun diusut tuntas. “Jadi saya minta temuan itu tolong benar-benar diusut tuntas. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu?" tanya Sahroni dalam keterangannya, Rabu (15/3). Jika dianggap sudah selesai, lanjutnya, pihak terkait harus menjelaskan kepada publik duduk perkara transaksi mencurigakan di Kemenkeu tersebut. Jangan sampai polemik itu selesai begitu saja. Baca juga: Sahroni Minta Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di Bali Sahroni
Kolaborasi Kejati DKI-BPJS Ketenagakerjaan bisa Cegah Penyelewengan
JAKARTA (14 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyambut baik kerja sama Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jakarta. Kolaborasi itu diharapkan mampu meminimalisasi potensi penyelewengan. "Jadi kita bisa pantau potensi-potensi kecurangan dan penyelewengan, sekaligus di saat yang sama kita bisa langsung cegah dan bersihkan," kata Sahroni melalui keterangannya, Senin (13/3). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai kolaborasi itu sangat penting. Selain meminimalisasi potensi penyelewengan, kolaborasi itu
Sahroni Minta Tindak Tegas Praktik Jual Beli KTP kepada WNA di Bali
JAKARTA (14 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas praktik jual beli kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Bali. Temuan itu terungkap ketika RK (37) warga negara Ukraina dan MZN (31) warga negara Suriah membeli kartu identitas tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Denpasar, Bali. "Saya minta imigrasi dan Polda Bali bertindak tegas tangani kasus tersebut," tegas Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (13/3). Baca juga: Sahroni Apresiasi Upaya Kejagung Mengawal Proyek
Sahroni Apresiasi Upaya Kejagung Mengawal Proyek Strategis Nasional
JAKARTA (8 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN). Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejagung telah menyelesaikan PPS sebanyak 80 proyek senilai Rp28,88 triliun. Proyek itu terdiri atas empat PSN dan 76 proyek strategis lainnya. Dalam melaksanakan tugas, tim PPS Kejagung melibatkan berbagai mitra strategis dari kementerian dan lembaga terkait. "Kinerja tim PPS Kejagung telah luar biasa mengawal puluhan proyek strategis nasional. Saya kira tim PPS Kejagung memiliki peran penting dalam memastikan proyek-proyek pembangunan
NasDem Minta Polri Berantas Aksi Kekerasan di Jalan
JAKARTA (8 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni meminta Polri meningkatkan patroli di jalan raya, terutama pada malam hari. Aksi kekerasan di jalanan yang belakangan marak terjadi harus diantisipasi. "Kondusifkan semua lokasi, terutama di titik-titik yang disinyalir rawan terjadi aksi kejahatan," kata Sahroni melalui keterangannya, Selasa (7/3). Legislator NasDem itu menegaskan, Korps Bhayangkara harus meningkatkan kewaspadaan. keamanan dan kenyamanan masyarakat harus terus dijaga. "Jangan sampai kebrutalan terus dibiarkan dan ganggu kenyamanan masyarakat,” tandasnya. Baca juga: Sahroni Dukung Polri Berantas Gangster Legislator NasDem
NasDem Minta Polri Usut Tuntas Skema Jual Beli Masuk Bintara
JAKARTA (6 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengecam dugaan praktik jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah (Jateng). Sahroni meminta Polri mengusut tuntas skema dan jaringan tersebut. "Mohon ditelusuri lebih dalam terkait skema yang dimainkan para pelaku," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (6/3). Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menduga praktik jual beli masuk Bintara berlangsung secara sistematis. Hal itu harus didalami pihak berwajib. "Bagaimana pelaku bermain? Mengapa