Sahroni Dukung Penertiban Ruko yang Serobot Bahu Jalan
JAKARTA (24 Mei): Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu), Ahmad Sahroni mendukung Pemkot Jakarta Utara membongkar 22 ruko di Pluit, Jakarta Utara. Deretan ruko tersebut diduga menyerobot bahu jalan. “Tentu kita mendukung Pemprov DKI maupun Pemkot Jakut untuk melakukan upaya pembongkaran dan penertiban bahu jalan itu. Ruas jalan kan masuk ke fasilitas umum," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (24/5). Legislator Partai NasDem itu menegaskan ada asas kebermanfaatan publik di bahu jalan, sehingga pengembang atau pemilik bangunan
Sahroni Ajak Santri Waspadai Kampanye Negatif Jelang Pemilu
JAKARTA (24 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para santri untuk mewaspadai kampanye politik negatif di tahun politik. Menurutnya, kampanye tersebut dapat memecah belah bangsa. Sahroni sepakat dengan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada santri di Pesantren Subhanul Wathon, Magelang, Jawa Tengah, agar mewaspadai kampanye negatif. "Saya sepenuhnya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi seluruh elemen yang ada di pesantren, baik itu kiai, ustad, tenaga pengajar, santri/santriwati, harus terbiasa untuk terus menerapkan pola pikir kritis,"
Sahroni Apresiasi BNPT Gandeng E-Commerce Tingkatkan Kesejahteraan Eks Napiter
JAKARTA (23 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng e-commerce dalam meningkatkan kesejahteraan eks narapidana terorisme (napiter). Usaha itu dinilai akan meningkatkan kesejahteraan napiter, sehingga tidak kembali terjerumus pada paham yang menyimpang. "Saya kira apa yang dilakukan BNPT ini merupakan terobosan hebat dalam upaya menghasilkan solusi yang relevan dengan situasi zaman saat ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (22/5). Legislator Partai NasDem itu meminta program tersebut dipersiapkan dengan matang. Napiter harus dipastikan menguasai teknologi dengan baik. "Ya
Sahroni Minta KPK tidak Gentar Usut Kasus TPPU
JAKARTA (16 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung langkah Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah menyerahkan 33 laporan dugaan pencucian uang senilai Rp25,3 triliun ke KPK. Lembaga antirasuah itu diminta tidak gentar mengusut laporan tersebut. “Jadi saya minta penyidik tidak ada yang gentar sedikit pun," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (15/5). Sahroni menilai pendalaman kasus tersebut bakal menemui banyak rintangan. Dia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang menghalangi pengusutan dugaan TPPU tersebut. "Bahkan usut tuntas jika ada oknum yang
Sahroni Minta Penyelesaian Perkara Indosurya Utamakan Hak Korban
JAKARTA (15 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta pengembalian hak korban diutamakan dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Hal tersebut harus diutamakan dalam kasus yang merugikan nasabah hingga Rp106 triliun itu. Perkara Indosurya segera disidangkan menyusul berkas perkara bos KSP Indosurya Henry Surya telah dinyatakan lengkap. Henry merupakan tersangka dalam kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu pendirian KSP Indosurya. "Dari awal memang kami di DPR sudah menghimbau, yang utama harus difokuskan adalah pengembalian hak korban, berapa pun itu yang bisa
Sahroni Berharap Program Polisi RW Berjalan Sesuai Koridor Hukum dan HAM
JAKARTA (12 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan sejumlah catatan terkait dengan program Polisi RW (Rukun Warga) yang diinisiasi Polri. Program tersebut harus dipastikan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan HAM. "Saya meminta agar personel Polisi RW ini berhati-hati dan menjalankan tugas sesuai koridor Kumham. Artinya, jangan sampai terjadi penyelewengan yang justru mencoreng nama Polri di masyarakat,” kata Sahroni melalui keterangannya, Jumat (12/5). Legislator Partai NasDem itu menyampaikan para Polisi RW itu nantinya akan menjadi ujung tombak komunikasi antara Polri dan masyarakat.
Sahroni Nilai Kombinasi Tilang Elektronik dan Manual Tingkatkan Disiplin Pengguna Jalan
JAKARTA (12 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung langkah Polri terkait rencana pemberlakuan kembali kebijakan tilang manual bagi pelanggar lalu lintas. Namun, penerapan kembali tilang manual tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). "Seperti juga hal-hal lain, namanya penegakan hukum di jalanan juga menurut saya masih perlu human touch. Di sinilah tilang manual bisa memainkan perannya," kata Sahroni, Kamis (11/5). Baca juga: Disiplin Rendah, Sahroni Setuju Tilang Manual Diterapkan Kembali Menurutnya, akan sulit jika hanya bergantung pada ETLE mengingat masih
Sahroni: Vonis Teddy Minahasa Bukti Penegakan Hukum tak Pandang Bulu
JAKARTA (10 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Teddy Minahasa adalah bukti penegakan hukum di Indonesia tidak pandang bulu. "Yang pasti ini menjadi peringatan bagi aparat hukum di Indonesia, sekaligus saya kasih respect karena penegakan hukum di Indonesia benar-benar tidak pandang bulu," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (9/5). Baca juga: Sahroni Minta Tertibkan Penipuan Bermodus Pura-Pura Lumpuh Legislator NasDem itu menilai hukuman tersebut sudah cukup berat dan hakim sudah mempertimbangkan dengan
Sahroni Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan Jelang Pemilu
JAKARTA (8 Mei): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan menjelang Pemilu Serentak 2024. Masyarakat harus bisa saling menghargai perbedaan pilihan. Menurut legislator dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu, perbedaan merupakan suatu keniscayaan dalam berdemokrasi. Setiap orang bisa dengan bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan pihak mana pun. "Jadi mari kita sambut tahun politik dengan hati yang lapang tanpa adanya unsur-unsur kebencian,” ujar Sahroni saat kunjungan di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta
Komisi III Minta Polri Usut Nama-Nama Terduga TPPO Sesuai Laporan Menkopolhukam
JAKARTA (6 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung penuh langkah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang melaporkan nama-nama terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Bareskrim Polri. Menurut Sahroni, Bareskrim Polri harus segera menelusuri, melakukan verifikasi dan tangkap daftar nama yang tercantum dalam laporan Mahfud. "Tangani dengan serius, telusuri, TPPO sudah masuk kategori kejahatan luar biasa dan sangat menciderai rasa kemanusiaan kita," ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (5/5). Legislator NasDem itu menuturkan, Komisi III DPR, mendukung langkah