Bupati Nunukan Dua Periode Nahkodai NasDem Kaltara
TARAKAN (30 Mei) : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pelantikan pengurus dan rakorwil di Tarakan, akhir pekan lalu. Pada kesempatan itu Mantan Bupati Nunukan dua periode H. Abdul Hafid Achmad resmi dilantik sebagai Ketua DPW NasDem Kaltara. Hadir Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu DPP NasDem Wilayah Kalimantan, H. Syarief Abdullah Al Kadrie, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem, Charles Meikyansah. "Semua kerja politik kita bermuara pada 2024. Kita ingin menang pada Pemilu 2024," kata
Ahmad Ali : IKA UNTAD Wadah Alumni Bangun Eksistensi dan Kontribusi
PALU (15 April): Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Tadulako (PP IKA UNTAD) Ahmad M Ali mengingatkan, IKA UNTAD merupakan wadah bagi para alumni untuk menunjukkan diri di masyarakat. Saat ini, Ikatan Alumni Universitas Tadulako dituntut untuk dapat menunjukkan diri sebagai pribadi yang unggul dan mampu unjuk gigi di antara alumnus kampus lain di Indonesia. "IKA adalah sarana bagi alumni UNTAD untuk mencoba menunjukkan diri," kata Ahmad M Ali, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (14/4). Dia menyatakan, IKA di dalamnya berisikan para lulusan UNTAD yang
Pemberantasan Korupsi Perlu Kolaborasi KPK-Parpol
JAKARTA (1 April): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Upaya tersebut harus dilakukan seluruh pihak, termasuk partai politik. "Dibutuhkan kolaborasi (dalam memberantas korupsi) KPK dengan partai politik," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (31/3). Ali pun mendukung program KPK yakni pendidikan politik cerdas dan berintegritas yang akan diikuti 20 partai politik yang terdaftar di KPU. Menurut Ali, program tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. "Partai NasDem sangat mendukung, karena korupsi ini menjadi musuh bersama," tandas
NasDem Apresiasi Keputusan Presiden Soal Dana Operasional Kades
JAKARTA (30 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang akhirnya memberikan porsi 3% dana desa bagi kebutuhan operasional kepala desa (kades). Keputusan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara silaturahmi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). “Meskipun belum sesuai seperti yang dituntut oleh Apdesi, kita patut mengapresiasi karena pada akhirnya Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memberikan dana operasional bagi para kades,” kata Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, Rabu (30/3). Menurut Ali, sedari awal NasDem menegaskan dukungan
NasDem Terbuka Berkoalisi dengan Semua Parpol
JAKARTA (29 Maret): Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Partai NasDem terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik (parpol) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk dengan Partai Demokrat. "Jadi NasDem tidak mengunci untuk satu partai. Semua partai terbuka," ujar Ali seusai mendampingi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menerima Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di NasDem Tower, Godangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/3). Ali menyebut NasDem dan Demokrat memiliki visi kebangsaan yang sama. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih
NasDem Pegang Teguh Konsensus Soal Pemilu 2024
JAKARTA (24 Februari): Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali menegaskan, Partai NasDem memegang teguh konstitusi dan hasil kesepakatan DPR dengan pemerintah bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari. “Pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, belum ada perubahan. Itu konsensus bersama pemerintah dan DPR. Jadi hari ini tidak ada yang harus kita perdebatkan lagi karena Komisi II DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menetapkan tanggal Pemilu 2024. NasDem berpegang teguh pada konstitusi itu," kata Ali, Rabu (23/2). Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, semua
Pemerintah Jangan Sepihak Tetapkan Harga Eceran Minyak Goreng
JAKARTA (9 Februari): Pemerintah harus mempertimbangkan secara matang dalam menentukan harga eceran minyak goreng. Besaran harga harus dilihat dari sudut pandang produsen dan konsumen, kata anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali. "Pemerintah jangan sepihak menetapkan harga eceran, seenaknya saja tanpa memikirkan bagaimana biaya produksi," ujar Ali, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2). Jika pemerintah menetapkan harga dengan sangat rendah, jelas Ali, akan menyebabkan produsen tidak dapat berproduksi. Hal itu justru akan menyebabkan kelangkaan minyak goreng. "Produsen tidak produksi karena keuntungannya semakin menipis dan tidak
Ditjen Pas Harus Usut Praktik Jual Beli Kamar di Lapas
JAKARTA (8 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali meminta Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) turun tangan mendalami dugaan praktik jual beli kamar hingga jual beli kardus untuk alas tidur warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta. "Harusnya itu menjadi tanggung jawab negara, mestinya bisa ditertibkan. Kita berharap aparat dapat lebih menertibkan itu," ujar Ali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2). Ali menekankan negara seharusnya dapat menjamin kelayakan hidup warga binaan selama di
Robeth Rouw Nakhoda Baru Fraksi Partai NasDem DPR RI
JAKARTA (7 Februari): Fraksi Partai NasDem DPR RI, sejak Jumat (4/2), diketuai Robeth Rouw menggantikan ketua sebelumnya Ahmad Ali. Peralihan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem nomor 1-Kpts/DPP NasDem/II/2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI 2022-2024 yang ditanda tangani Surya Paloh, 4 Februari 2022. “Jadi DPP Partai NasDem telah memutuskan untuk melakukan rolling, pergantian ketua fraksi dari saya (Ahmad Ali) dialihkan kepada Robeth Rouw,” ujar Ahmad Ali dalam konferensi pers, di
NasDem Persilakan Masyarakat Gugat UU IKN ke MK
JAKARTA (4 Februari): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali mempersilakan masyarakat mengajukan permohonan uji materi atau judicial review terhadap UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan hal tersebut merupakan hak konstitusi warga negara Indonesia. "Kita berharap kepada setiap orang yang tidak setuju dengan UU bisa menggunakan saluran resmi. Salah satunya menguji ke MK daripada protes di jalanan," ujar Ali, Kamis (3/2). Ali menyatakan tidak mau berpolemik tentang penyusunan payung hukum ibu kota baru tersebut. Ia menghormati setiap aspirasi yang datang