a

Abdullah Tuasikal Tag

JAKARTA (13 September): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus meningkatkan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada rancangan kerja Tahun 2023. Masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan stimulus agar produktivitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9). "Untuk itu bantuan berupa sarana penangkapan ikan terutama

JAKARTA (8 September): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mempertanyakan regulasi program Penangkapan Ikan Terukur yang belum juga diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Diharapkan Peraturan Menteri (Permen) tersebut bisa segera terbit. Tuasikal juga kembali menyuarakan aspirasi masyarakat tentang realisasi Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). "Sejauh mana proses penyusunan regulasi yang dikerjakan Pemerintah Pusat? Ini harus diperhatikan, mengingat potensi perikanan zona tiga pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714,715 dan 718 di Provinsi Maluku sebanyak empat juta ton dengan tingkat pemanfaatan

JAKARTA (1 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mempertanyakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pengaturan kuota perikanan tangkap terukur bagi nelayan kecil dan industri dengan perbandingan 20:80. "Kalau sudah dibatasi kuota, apakah pengelola kuota perikanan tangkap harus berstatus koperasi atau terdapat peraturan turunan yang mengaturnya?. Karena terdapat banyak kepentingan nelayan kecil yang perlu membuat perizinan penangkapan ikan, kami mengharapkan peraturan KKP tidak menciptakan instabilitas keamanan," ujar Tuasikal, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan

JAKARTA (5 April): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mengatakan, diperlukan regulasi yang mengikat untuk pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Ia menilai Pemerintah Provinsi Maluku belum siap dengan pembangunan M-LIN dan Ambon New Port  karena belum adanya transparansi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait. “Sehingga perlunya Peraturan Presiden sebagai payung hukum Lumbung Ikan Nasional di Maluku (M-LIN) yang mampu mengikat semua lembaga dan kementerian dalam implementasinya di Maluku," tegas Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan

JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) untuk dapat ditindaklanjuti. “Karena sebelumnya di dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV pernah tertulis pengalokasian anggaran Rp1,5 triliun untuk M-LIN, serta dukungan regulasi pelaksanaan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Maluku harus dapat disamakan dengan daerah lainnya,” ujar Abdullah saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta,

JAKARTA (15 Februari): Produksi pangan dalam negeri harus ditingkatkan, khususnya pada komoditas yang masih belum dipenuhi secara nasional agar Indonesia terlepas dari ketergantungan impor. "Soal impor jagung, kedelai, daging, gula dan beberapa komoditas yang masih bergantung dengan impor, kami meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong produksi dalam negeri sebesar-besarnya di tahun 2022 ini," kata anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2). Legislator NasDem itu mengatakan, jika diperlukan Kementerian

JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mengapresiasi kebijakan penangkapan ikan terukur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dari overfishing (penangkapan ikan berlebihan). “Tentu saja hal tersebut perlu dukungan infrastruktur dan sistem yang memastikan pengaturan jumlah dan area penangkapan ikan, dengan memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional,” ujar Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2). Tuasikal menegaskan,

JAKARTA (27 Januari): Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kenaikan produksi perikanan. Total produksi perikanan 2021 berdasarkan komoditas utama mencapai 24.480.615 ton. Penyumbang utama dari total produksi perikanan tersebut berasal dari perikanan budidaya sebesar 16.392.167 ton (66.8%). “Sektor perikanan mendukung perekonomian nasional. Kami apresiasi atas serapan anggaran KKP tahun 2022 mencapai 98 persen, neraca perdagangan sektor perikanan mencapai surplus. Kami berharap KKP mampu meningkatkan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, agar nelayan lebih maju dan sejahtera,” ujar

JAKARTA (27 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merealisasikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Ia menjelaskan, sejak tahun 2016 telah disusun draft Peraturan Presiden tentang LIN, namun regulasi yang diharapkan tersebut masih belum ada hingga kini. “Harapannya KKP di era Menteri Wahyu Sakti Trenggono dapat segera merealisasikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional," ungkap Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP, Wahyu Sakti Trenggono dan jajaran, di kompleks parlemen, Senayan,

AMBON (24 Desember): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal menyerahkan empat paket sarana budidaya perikanan sistem bioflok bernilai Rp716 juta kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan di Provinsi Maluku. Paket budidaya itu untuk mendukung produksi hasil perikanan dan menurunkan angka stunting pada anak di wilayah pesisir. Penyerahan paket bantuan berlangsung di Ambon, Maluku, Jumat (24/12), dihadiri Kepala Balai Perikanan Budidaya Ambon, Rektor Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, dan Dekan Fakultas Perikanan Unidar. “Potensi sumber daya perikanan Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun, sedangkan