a

Opini

LEMAHNYA akselerasi penanganan dan penanggulangan Covid-19, salah satu penyebabnya adalah karena dalam rangka refocussing kegiatan, realokasi anggaran terganjal oleh Undang-Undang APBN. Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UU No No 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahunan Anggaran 2020 menyatakan bahwa “pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penanggulangan bencana alam”, namun UU APBN tidak mengatur tentang bencana alam dapat dijadikan sebagai syarat pergeseran anggaran.

Oleh H Charles Meikyansah Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDemKetua DPP Partai NasDem.KETIKA dalam situasi tidak menentu, keteladanan adalah yang utama untuk menggerakkan semangat bersama. Menangani pandemi yang tidak kasat mata dan dalam situasi kritis, dibutuhkan keteladanan dan keinginan kuat dari diri sendiri untuk melawan. Mendisiplinkan diri agar selalu waspada dan terus berusaha minimal untuk tidak menjadi bagian yang menularkan sudah menjadi bagian dari kontribusi nyata untuk negeri. Dalam krisis kesehatan, tentu korban adalah prioritas, tapi tenaga medis adalah penentu masa depan. Dua-duanya harus kita selesaikan. Korban

SUNGGUH naif jika dalam suasana yang sangat mencekam,  masifnya persoalan penyakit menular Covid-19, terkesan saling “adu jotos” klaim kewenangan satuan pemerintahan antara Pusat dan daerah. Padahal rakyat tidak membutuhkan tontonan dramatisasi politik itu. Seharusnya pemerintah lebih sigap dan tanggap mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19 secara sistematis.

MENGAWALI tahun 2020, kita dihadapkan pada serangkaian bencana banjir yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, terutama yang paling parah adalah musibah banjir di Jabodetabek. 


Menurut catatan Kompas, Rabu (4/12), ada sekitar 1.232 warga yang mengungsi di 269 tempat pengungsian. Jalur-jalur utama lumpuh seperti jalan tol, jaringan rel kereta listrik, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. 


PENDIDIKAN merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari masa ke masa. Oleh karena itu substansi pendidikan, materi pembelajaran, metodelogi pembelajaran, dan manajemen pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian khusus penyelenggara negara.

SUPREMASI logika “politik kuantitatif” yang terepresentasikan dari istilah-istilah seperti popularitas, likeabilitas, elektabilitas, hingga “isi tas”, begitu manifes dalam kehidupan politik Tanah Air selama hampir dua dasa warsa belakangan ini. Yang disebut gagasan mungkin muncul dalam berbagai kampanye dan acara debat para calon kepala pemerintahan namun ia tidak menjadi representasi dari apa yang disebut politik gagasan.