a

Berita

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) bergerak cepat menanggapi keluhan terkait tunggakan gaji guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, yang bahkan hingga sembilan bulan. “Terkait PPPK, kami juga ingin Kemendikbud- Ristek bergerak cepat dalam proses pengangkatan guru honorer. Karena masih banyak sekali keluhan, mungkin bukan hanya di dapil saya, tapi seluruh Indonesia,” ujar Ratih dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud-Ristek, Nadiem

JAKARTA (27 September): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel menyatakan bahwa Indonesia harus memiliki target khusus untuk berswasembada aspal. “Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal, tapi malah disia-siakan. Kita justru jadi salah satu importer aspal terbesar di dunia,” kata Gobel di Jakarta, Selasa (27/9) seusai melakukan perjalanan dari Sulawesi Tenggara dan berbincang dengan Gubernur Ali Mazi. Salah satu pulau di Sulawesi Tenggara yakni Buton memiliki cadangan aspal yang sangat besar di dunia. Potensinya sekitar 663 juta ton dan setelah dimurnikan

JAKARTA (27 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9). Rombongan diterima Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Roberth Rouw, anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, dan Fauzi Amro. GPKLL menyampaikan aspirasi terkait belum adanya ganti rugi lahan dan bangunan tempat usaha mereka yang sudah 17 Tahun terdampak lumpur Lapindo. Seperti diketahui semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas itu menggenangi sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur sejak Mei

JAKARTA (26 September): Ketua Panja RUU Pendidikan Kedokteran, Willy Aditya, pada 6 September 2022 mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dia menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pelecehan terhadap dua Lembaga Tinggi Negara, yaitu Lembaga Kepresidenan dan DPR oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim. Willy menjelaskan, sejak September 2021, RUU tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi RUU hak inisiatif DPR. Presiden pun sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR dengan nomor surat R-55/Pres/12/2021 per tanggal 2 Desember

YOGYAKARTA (26 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi meyakini koperasi akan lebih berdaya saing dengan badan usaha lain. Diakuinya, badan usaha seperti layanan keuangan saat ini terus memberi kemudahan dengan memanfaatkan teknologi digital, tetapi koperasi mampu berkembang dengan kemauan dan inovasi yang menyeluruh. “Yang dibutuhkan koperasi saat ini adalah keberanian berinovasi. Misalnya merambah sektor layanan online, manfaatkan media sosial, pelayanan yang sama atau lebih baik dengan kompetitor, sehingga ada sesuatu yang baru yang ditawarkan koperasi,” kata Subardi saat menghadiri forum

JAKARTA (26 September): Akselerasi pembangunan sektor pendidikan sangat dibutuhkan. Berbagai upaya yang bertujuan mempercepat pengembangan pendidikan nasional ke arah yang lebih baik harus didukung. "Di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini, upaya untuk meningkatkan daya adaptasi dan mengakselerasi pembangunan sektor pendidikan sangat dibutuhkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9). Dalam sepekan terakhir, ramai diberitakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim, di satu forum internasional di New York, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki tim khusus dalam

CIBINONG (26 September): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw menilai peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk peringatan dini terhadap bencana. Menurut Roberth, karena wilayah Indonesia berada di cincin api sehingga memiliki daerah rawan bencana yang sangat banyak, maka dia mendukung anggaran BMKG ditingkatkan. “Kami melihat bahwa salah satu yang harus kami perkuat (anggarannya) di dalam mitra-mitra kami ke depan adalah BMKG. Karena manfaatnya yang begitu besar untuk memberikan peringatan kepada masyarakat," ujar

JAKARTA (26 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir menurunkan utang PLN. Rudi menilai Erick berani dan tepat dalam memilih direksi BUMN. Kementerian BUMN berhasil menurunkan utang PLN dari Rp500 triliun menjadi Rp407 triliun dalam waktu tiga tahun. Pembayaran dan pelunasan utang PLN sejalan dengan proses transformasi yang dilakukan. “Berhasilnya Erick Thohir mendorong turunnya utang PLN jadi Rp407 triliun patut diberikan apresiasi. Terutama atas keseriusannya memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di

BATAM (26 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mencermati dan mempertimbangkan dengan baik perumusan tata ruang, khususnya di Kota Batam. Penentuan tata ruang akan berdampak dalam mendorong tumbuhnya investasi, lapangan kerja yang akan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. “Misi kami adalah ingin memastikan bahwa tata ruang yang sudah dirumuskan di Provinsi Kepulauan Riau ini betul-betul sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kelautan, kehutanan, maupun lingkungan sosialnya," kata Aminurokhman seusai Kunjungan Kerja Komisi II

JAKARTA (26 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana meminta lembaga pengadilan dan para hakim untuk mengevaluasi diri. Publik berharap para hakim bisa memberikan jawaban atas kebutuhan akan keadilan. Eva mengemukakan itu menanggapi keputusan KPK yang menetapkan Hakim Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Sudrajad diduga menerima suap agar mengondisikan putusan kasasi laporan pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana di Semarang, Jawa Tengah. "Ini tentu menjadi catatan besar