a

Berita

KUBU RAYA (30 Januari): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), H. Syarief Abdullah Alkadrie melantik Pengurus Partai NasDem di Kecamatan Rasau Jaya. Para pengurus NasDem yang dilantik tersebut merupakan para pengurus setingkat DPC atau kecamatan sekaligus hingga ke tingkat DPRt Ranting. Dalam sambutannya Syarief mengapresiasi kepada seluruh pengurus DPD partai NasDem Kabupaten Kuburaya yang sudah melaksanakan kegiatan konsolidasi organisasi yang diamanatkan partai, dan berharap di kepengurusan yang baru ini bisa menyumbangkan satu kursi di Kecamatan Rasau Jaya. "Yang penting dalam menghidupkan organisasi

MANADO (29 Januari): Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Hillary Brigitta Lasut memberi apresiasi terhadap wasit yang memimpin laga ujicoba Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste di Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, Kamis (27/1). Wasit Sance Lawita yang memimpin laga tersebut masuk ke dalam salah satu daftar Wasit Internasional FIFA tahun 2022 (FIFA 2022 Refereeing International List) yang dirilis FIFA, Kamis (27/1). Dalam rilis tersebut ada 5 nama wasit FIFA asal Indonesia. "Patut dibanggakan masyarakat Sulawesi Utara adalah dari 5 nama wasit itu, terdapat 1 nama asal

GIANYAR (29 Januari): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengapresiasi kesuksesan produk herbal minyak Kutus-Kutus hasil produksi PT Tamba Waras. Produk tersebut mampu bersaing dengan produk herbal sejenis hingga berhasil menembus pasar domestik, bahkan pasar internasional. "Kutus-Kutus adalah produk herbal yang memiliki banyak khasiat. Ini sebuah fenomena luar biasa. Kutus-Kutus mampu menembus pasar seluruh Indonesia dengan jumlah reseller-nya lebih dari 5000, bahkan sudah ke mancanegara," ujar Sugeng saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR meninjau Pabrik Minyak Kutus-Kutus di Gianyar, Bali, Kamis

JAKARTA (29 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mendorong terbentuknya sinergi Satgas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dikomandoi Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Satgas tersebut terbentuk sesuai Keppres No 3 Tahun 2021 tentang P2DD. Menko Perekonomian sebagai ketua, sedangkan anggotanya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Masing-masing harus bersinergi dalam mengawasi ketimpangan elektronifikasi di pemerintahan daerah, mengingat

JAKARTA (29 Januari): Kolaborasi berbagai disiplin ilmu dalam proses pembangunan perumahan merupakan langkah penting, untuk mewujudkan hunian  yang mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga. "Bagaimana membangun rumah dengan cara yang sesuai kaidah atau nilai-nilai yang berlaku menjadi hunian yang nyaman, sesuai tata kelola yang benar," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberikan sambutan pada peluncuran program Santri Developer Kebangsaan yang  digelar atas kerja sama NU Circle dan Bank Tabungan Negara di  Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon,

LUBUK PAKAM (29 Januari): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mendorong PT Perkebunan Nusantara Group mengembangkan produk hilirisasi, sebagai holding BUMN di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Hilirisasi PTPN diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus stabilisasi harga. "Kami lihat perkembangan PTPN semakin baik, kami apresiasi. Namun kami juga mendorong PTPN persero untuk bisa hilirisasi produk-produknya," ungkap Martin Manurung seusai melakukan pertemuan Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Grup, Abdul Ghani beserta jajaran direksi PTPN, di Lubuk Pakam, Deli Serdang,

JAKARTA (28 Januari): Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan vaksinasi booster dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang angka penularannya masih tinggi, kata anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), Muhammad Farhan. Angka kasus harian Covid-19 varian Omicron mulai meningkat di Jawa Barat. Vaksinasi booster terus digenjot untuk mengantisipasi penularan. Namun, penyuntikan vaksin booster di Jabar masih diprioritaskan pada lansia dan anak berusia 6-11 tahun. "Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya vaksinasi booster dapat meningkatkan imunitas berbagai varian, termasuk

JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas lebih tepat untuk keadaan saat ini, mengingat penularan Covid-19 varian Omicron semakin meningkat. “Saya kira karena kasus varian Omicron ini semakin meningkat, maka PTM 100 persen ini ditunda sampai dengan kondisi membaik. Kalaupun ada PTM, maka PTM terbatas lebih sesuai dengan kondisi saat ini,” ujar Irma di Jakarta, Kamis (27/1). Irma menjelaskan, dengan PTM terbatas kapasitas siswa di kelas hanya 50% dan ada jarak antarsiswa. Tidak

JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat. “Harapan saya, isu-isu HAM dapat menjadi diskursus publik, karena ketika menjadi diskursus publik juga akan dilirik kepentingan politik. Politik pasti akan berhubungan dengan bagaimana isu itu menjadi diskursus publik sehingga mendorong penyelesaian isu-isu HAM oleh negara,” ujar Taufik dalam webinar Kemitraan Indonesia dan Kedutaan Besar Belanda bertajuk ‘Komitmen Politik Negara dan Urgensi Kebijakan Perlindungan

JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman menekankan kepada pemerintah agar dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait pengisian penjabat kepala daerah yang habis masa jabatannya, tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. “Pijakannya tetap UU dan itu tidak boleh dilanggar. Masak aturan kita yang buat kemudian kita pula yang melanggarkan. Ya bubar negara ini,” ujar Aminurokhman, Kamis (27/1). Menurut Legislator NasDem itu, jika ada aturan yang dilanggar pemerintah, tentu akan menimbulkan kontroversi yang berdampak munculnya kegaduhan. “Kita harus jaga bersama kondisi negeri