Penguatan Sektor Budaya Mampu Dorong Pemulihan Pascapandemi
JAKARTA (15 September): Pemulihan pascapandemi harus didorong lewat membangun kehidupan berkelanjutan dengan kembali ke akar budaya bangsa, agar bangsa Indonesia mampu keluar dari ancaman dampak krisis global. "Menjalani kehidupan yang berkelanjutan lewat penguatan sektor budaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi adalah sebuah keniscayaan. Akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mampu menjadi jawaban atas tantangan yang muncul di masa kini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9). Dalam rangkaian kegiatan G20 di bidang kebudayaan, Indonesia berupaya untuk mengajak negara dan
Surya Paloh: Sirkulasi Kekuasaan Harus Lahir dari Pemilu Berkualitas
JAKARTA (15 September): Penyelenggaraan pemilu merupakan manifestasi kedaulatan demokrasi Bangsa Indonesia. Sirkulasi pergantian kekuasaan harus lahir dari pemilu yang berkualitas. Kualitas pelaksanaan pemilu menjadi modal dasar yang akan membawa kepercayaan publik untuk terus berpartisipasi mengawal estafet kepemimpinan nasional. "Kita berharap terjaganya supremasi hukum, keadilan perjalanan pemilu yang membanggakan bagi kita. Karena hasil pemilu itu semakin memperkuat semangat solidaritas di antara kita, pemahaman di antara kita, kematangan demokrasi di antara kita. Itu goal-goal besar kita," ungkap Surya Paloh dalam program Tribun Series Live bertajuk Surya Paloh:
Subardi Ingin PNM Lebih Sering Berinteraksi Langsung dengan UMKM
WONOSARI (15 September): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengapresiasi Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perusahaan BUMN itu dinilai berkinerja baik dan berinisiatif melayani kelompok masyarakat prasejahtera. Menurut Subardi, kinerja baik PNM DIY dilihat dari layanan akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas usaha. “Saya apresiasi kinerja PNM DIY. Banyak masyarakat prasejahtera yang terbantu dengan inisiatif PNM DIY. Ini bukti BUMN hadir di tengah masyarakat,” kata Subardi saat membuka pelatihan pengembangan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM di Playen,
Belajar Sejarah Lewat Film Mencuri Raden Saleh
JAKARTA (15 September): Perkembangan zaman membuat adanya perbedaan tren dari golongan generasi dalam memilih suatu hal, termasuk pemilihan media untuk bersosial. Hingga saat ini terdapat beberapa generasi, di antaranya yaitu generasi milenial (tahun 1981-1996) dan generasi Z yang merupakan kelahiran tahun 1997-2007. Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Lathifa Marina Al Anshori, menilai, adanya perbedaan generasi tentunya membuat adanya perbedaan minat dalam memilih media untuk mendapatkan sumber informasi. “Selain itu terlihat juga perbedaan dalam hal merespons sesuatu,” kata Lathifa, dalam keterangannya
Surya Paloh Sebut NasDem Mulai Mengerucut Pada Satu Nama Capres
JAKARTA (15 September): Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh menilai tiga kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) hasil Rakernas Partai NasDem 17 Juni lalu merupakan para kandidat terbaik dengan keunggulannya masing-masing. Kendati demikian satu nama mesti dipilih untuk diusung di Pilpres mendatang. Surya menyebut partainya mulai mengerucut pada satu nama yang dinilainya memiliki sedikit kelebihan dari nama lainnya. "Hampir mendekati. Saya harus jujur mengatakan itu tidak statik dia berproses," kata Surya Paloh dalam program Tribun Series Live bertajuk Surya Paloh: King Maker dan Pelobi Politik Tingkat
NasDem Dorong Diplomasi Budaya untuk Pulangkan Prasasti Pucangan
JAKARTA (14 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan diplomasi budaya harus dikedepankan dalam upaya pemulangan Prasasti Pucangan dari India. Diplomasi budaya juga sudah diamanatkan oleh PP No.87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. "Upaya pengembalian Prasasti Pucangan harus dalam kerangka diplomasi budaya sebagai instrumen, demi tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan India," ujar Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Repatriasi Prasasti Pucangan dari India', secara daring, Rabu (14/9). Farhan mengatakan, dalam PP No.87
NasDem Apresiasi Usulan Revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang
JAKARTA (14 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Filantropi Indonesia di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9). Mereka menyampaikan usulan terkait revisi UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang dinilai sudah usang. Filantropi Indonesia merupakan perkumpulan organisasi dan individu pegiat filantropi yang mandiri dan bertujuan untuk memajukan filantropi. Dalam kunjungannya kali ini, mereka membawa naskah akademik dan draf yang diberi nama RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk merevisi UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang
Repatriasi Prasasti Pucangan Bagian Upaya Penanaman Nilai Kebangsaan
JAKARTA (14 September): Nilai-nilai kebangsaan sangat penting dikedepankan dalam proses pembangunan. Repatriasi Prasasti Pucangan, yang mengandung nilai-nilai kebangsaan pada masa Raja Airlangga, merupakan bagian upaya negara untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap anak bangsa. "Repatriasi Prasasti Pucangan selain didorong karena nilai historisitasnya, juga merupakan bukti sudah diterapkannya nilai-nilai kebangsaan di masa itu. Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam percepatan proses repatriasi Prasasti Pucangan ke Tanah Air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Repatriasi Prasasti
Prananda Usul Buka Ruang Dialog Pembangunan Gereja di Cilegon
JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Prananda Surya Paloh menyayangkan adanya penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, Banten. Ia menyarankan semua pihak duduk bersama dan membuka ruang dialog. "Saya menyesalkan penolakan pendirian gereja di Cilegon," ungkap Prananda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/9). Menurut Prananda, di dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat 2 secara tegas berbunyi: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jika berpedoman kepada peraturan, tegas Prananda, tidak ada alasan
Ketimpangan Penguasaan Tanah Indonesia Sudah Akut
JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengungkapkan, ketimpangan atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut. Ada ketidakadilan struktural di balik konflik agraria selama ini. Tanah rakyat dirampas untuk kepentingan elite oligarki. "Ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut. Ini sebagai akar konflik Agraria. Konflik agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal," ujar Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat di Bandung,