a

Berita Fraksi

JAKARTA (23 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memberikan bimbingan konseling kepada murid di sekolah-sekolah terafiliasi organisasi Khilafatul Muslimin. Langkah tersebut sebagai upaya menetralisasi paham intoleran kepada para siswa tersebut. "Karena memang ajaran intoleransi harus diberantas sejak dini,” kata Sahroni melalui keterangannya, Rabu (22/6). Legislator NasDem itu menegaskan, upaya menghindarkan anak-anak dari paham intoleran merupakan tanggung jawab bersama. Penerus bangsa tidak boleh tercemar dengan paham tersebut. "Pastikan kondisi mental maupun psikologis anak-anak tersebut tidak terganggu dengan

JAKARTA (22 Juni): Rencana pemerintah menghapus kelas pada BPJS Kesehatan menuai prokontra di masyarakat. Masyarakat khawatir penghapusan kelas tersebut nantinya malah membebani besaran iuran oleh masyarakat. Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan, Fraksi Partai NasDem DPR akan memastikan penghapusan kelas BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat. "Yang kita kejar perubahan kelas rawat inap akan dijadikan satu kelas. Itu akan memengaruhi besaran iuran juga. Maka itu harus betul-betul diperjuangkan Komisi IX DPR," ujar Irma di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu

JAKARTA (22 Juni): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menegaskan, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) adalah komitmen politik DPR untuk kesejahteraan keluarga dan anak Indonesia. RUU KIA diharapkan menjadi tonggak pencapaian untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. "Ini sebuah usaha bagaimana membangun anak-anak Indonesia yang memiliki cinta kasih, memiliki tumbuh kembang yang bagus. Dan ini sesuai dengan fungsinya, membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," kata Willy saat diskusi 'RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul', di kompleks

JAKARTA (22 Juni): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani mengatakan, Indonesia kini tengah memasuki era bonus demografi, penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Hal itu harus dimanfaatkan sekaligus diantisipasi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,72%. Sedangkan persentase penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,28%. "Angkatan kerja membanjir, banyak. Kemudian angkatan kerja yang tua, sedikit yang pensiun. Ini akan terjadi pengangguran

JAKARTA (22 Juni): Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperbaiki ekosistem pertimahan. Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan, perbaikan yang dimaksud adalah membangun tata kelola dan tata niaga timah secara holistik. "Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Minerba, Kementerian ESDM dan Dirut PT Timah untuk membangun ekosistem pertimahan nasional dengan melakukan perbaikan tata kelola dan tata niaga secara holistik dari hulu hingga hilir," kata Sugeng saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian

JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan legalisasi ganja di Indonesia akan menimbulkan banyak dampak buruk dan menambah kompleksitas masalah narkotika di Tanah Air. “Sejatinya hal tersebut (ganja) lebih banyak dampak buruknya bila dilegalkan. Apalagi masalah narkotika di Tanah Air sudah kompleks," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6). Legislator NasDem itu mencontohkan, dampak buruk pelegalan ganja di Thailand. Seorang warga negara Thailand meninggal dunia seusai overdosis ganja. "Di Thailand baru sepekan dilegalkan sudah terdapat kasus meninggal karena overdosis," ungkap Sahroni. Meski demikian,

JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, Komisi II DPR mulai membahas RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Pembahasan difokuskan pada pemekaran wilayah di Provinsi Papua. "Komisi II DPR mengajukan pembahasan tiga RUU pembentukan provinsi sebagai pemekaran daerah Provinsi Papua," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6). Adapun tiga beleid yang disusun untuk pemekaran wilayah Provinsi Papua yaitu, RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Sekretaris Fraksi Partai NasDem

JAKARTA (21 Juni): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory menegaskan, data pribadi merupakan hak asasi yang wajib dilindungi dengan aturan hukum yang tegas. "Komersialisasi data pribadi telah menimbulkan berbagai masalah. Negara harus hadir melindungi data pribadi rakyatnya," kata Hasbi saat Webinar Literasi Digital Aptika Kominfo 'Menyoal Komersialisasi Data', Selasa (21/6). Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu mengatakan, akselerasi digitalisasi dari berbagai bidang memberikan dampak sekaligus memunculkan berbagai isu terkait pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu profiling, perlindungan data pribadi,

JAKARTA (21 Juni): Upaya melawan ujaran kebencian harus terus dilakukan di tengah kebhinekaan bangsa yang dituntut memperkuat persatuan dalam setiap proses pembangunan Ibu Pertiwi. "Di tengah keberagaman dan kompleksnya tantangan pembangunan saat ini, bangsa ini membutuhkan kebersamaan yang kuat untuk menjawab setiap tantangan. Pola komunikasi yang baik dan bebas dari ujaran kebencian di ruang publik menjadi sebuah keharusan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6). Pada Sabtu (18/6) dunia untuk pertama kalinya memperingati hari Melawan Ujaran Kebencian Sedunia, setelah tahun lalu

JAKARTA (21 Juni): Komisi VII DPR RI menerima kunjungan perwakilan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6). Delegasi diterima Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto beserta anggota komisi tersebut. Sugeng mengatakan, tujuan DPRD Sulsel melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sulsel terkait dampak beroperasinya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Sulsel. "Tujuan kunjungan (DPRD Sulsel) ialah untuk melakukan konsultasi terkait regulasi pertambangan dan evaluasi PT Vale Indonesia di Sulsel yang sudah beroperasi selama 53 tahun,” kata Sugeng. Legislator NasDem