Pemenuhan Kompetensi, Pemerataan dan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Perhatian Bersama
JAKARTA (22 November): Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan kolaborasi harmonis antara guru, orang tua dan peserta didik dalam memajukan pendidikan nasional harus konsisten diwujudkan. Pemenuhan kompetensi dan pemerataan jumlah serta kesejahteraan guru, tegasnya, harus menjadi perhatian bersama. "Tema Hari Guru tahun ini 'Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar' harus dimaknai secara mendalam. Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada?" kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema 'Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dam Inklusif' yang
Willy Soroti Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilu 2024
JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menyoroti netralitas kepala desa dan perangkatnya dalam Pemilu 2024. Netralitas aparat dipertanyakan setelah asosiasi kepala desa mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. “Kita lihat undang-undangnya seperti apa bunyinya. Kemudian kita harus sama-sama melihat kalau netralitas itu penting,” kata Willy di Jakarta, Selasa (21/11). Delapan asosiasi kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu terjadi dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Jakarta pada 20 November
Netralitas TNI Sangat Ditekankan kepada Panglima Baru
JAKARTA (22 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengungkapkan beberapa hal yang disorot saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Yang pertama, kata Farhan, terkait netralitas TNI terutama menjelang Pemilu 2024. Banyak pihak khawatir TNI sulit bersikap netral lantaran putra Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi pilpres mendatang. "Jawaban dari Pak Agus sih tegas bahwa TNI tetap menjaga profesionalitas," ujar Farhan di Jakarta Selasa (21/11). Sorotan kedua, lanjut Farhan, dalam uji kelayakan dan kepatutan itu ada pertanyaan seandainya
Sahroni Apresiasi Jaksa Agung Bersih-Bersih Kejaksaan
JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi ketegasan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang menginstruksikan pemecatan terhadap dua jaksa di Bondowoso, Jawa Timur, yang diduga terlibat kasus korupsi. "Komisi III DPR mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ditangkap KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya backing-mem-backing (melindungi) sama sekali," ujar Sahroni, Selasa (21/11). Legislator NasDem itu menilai, Jaksa Agung tidak main-main dalam menjaga muruah Korps Adhiyaksa, sebagaimana terlihat dari sikap tidak ada
Saan Minta Seluruh Pihak Pastikan DPT Sudah Tepat dan Akurat
SEMARANG (22 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, meminta seluruh pihak, baik KPU, Bawaslu mapun pemerintah daerah, khususnya di Jawa Tengah untuk memastikan daftar pemilih tetap (DPT) yang tersedia telah tepat dan akurat. Demikian ditekankan Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR dalam rangka mengetahui persiapan dan kesiapan Pemilu 2024, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11). “Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilih. Misalnya, tadi ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum ada
Hasnah Sosialisasikan Penggunaan Produk Farmasi kepada Masyarakat Barru
BARRU (22 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasnah Syam, bersama Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Produksi Dalam Negeri, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selasa (21/11). Dalam sambutannya, Hasnah menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat terkait farmasi dan alat kesehatan yang baik dan berkualitas. Pengetahuan itu penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaplikasiannya. “Kesediaan farmasi dan alat kesehatan itu penting. Dan yang paling penting harus diketahui ialah penggunaannya yang tepat,” ujar Hasnah. Wakil rakyat dari Dapil Sulsel II (Bulukumba,
Roberth Rouw Minta Masalah Perlintasan Sebidang Kereta Api Dibenahi
JAKARTA (22 November): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mewanti-wanti Kementerian Perhubungan soal lintasan sebidang kereta api yang kerap memakan korban jiwa dan tanggung jawabnya tidak jelas. "Beberapa kali lintas sebidang masih jadi momok korban jiwa di lintasan kereta api," kata Robert dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11). Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menekankan, ada masalah lain selain korban jiwa, yakni stigma enggan bertanggung jawab dan dilempar kepada pemerintah daerah. "Korban
Jacki Uly Usulkan Perbaikan Kesejahteraan Petugas Lapas
JAKARTA (22 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mempertanyakan strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga kinerja petugas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Menurut Jacki, petugas dihadapkan dengan masalah over kapasitas lapas yang tentu membuat risiko pekerjaan semakin tinggi. Di sisi lain kesejahteraan mereka tidak kunjung membaik. Di tengah masalah tersebut, mereka juga dihadapkan dengan tuntutan kenetralan jelang Pemilu 2024. “Mari kita berpikir secara rasional. Orang (petugas lapas) kekurangan, tugasnya bertambah (over kapasitas lapas). Apakah mungkin
NasDem Duga Ada Agenda Terselip dalam Wacana Percepatan Pilkada
JAKARTA (21 November): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menduga ada agenda terselip dari wacana percepatan jadwal Pilkada 2024 yang rencananya berlangsung pada November dimajukan ke September 2024. "Pergeseran dari November menjadi September menimbulkan tanda tanya. Kenapa mesti September? Jangan-jangan ada agenda tertentu yang diincar oleh pihak-pihak yang ingin mengamankan hasil pilkada sebelum rakyat memilih," kata Farhan melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/11). Farhan menegaskan Fraksi Partai NasDem menolak keras percepatan jadwal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Tolak Percepatan Pilkada, NasDem tidak Ingin Ada Kegaduhan
JAKARTA (21 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menegaskan Fraksi Partai NasDem menolak percepatan jadwal Pilkada 2024 menjadi September dari sebelumnya November. NasDem tidak ingin terjadi kekacauan ketatanegaraan dengan dimajukannya pilkada. "Kita dari Fraksi Partai NasDem menolak bila pilkada dimajukan. Kita ingin Pilkada Serentak tetap berlangsung November 2024," kata Willy, Selasa (21/11). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar Pilkada 2024 dimajukan dari November ke September. Menurut Willy, jika pemerintah memajukan Pilkada 2024 ke September maka akan menimbulkan kegaduhan. "Bayangkan kalau (Pilkada) di September,