a

Berita Fraksi

PURWOKERTO (30 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mendorong pembangunan infrastuktur gas bumi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan. Pembangunan pipanisasi gas merupakan salah satu upaya untuk mendorong kemajuan. "Di Jabar itu sudah ada West Jawa. Kemudian ada Cirebon ke Semarang atau biasa disebut Cisem. Di Jawa Timur juga sudah ada. Cisem akan mendorong kawasan industri seperti di Batang dan Kendal," kata Sugeng seusai Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tahun 2021 di Purwokerto,

JAKARTA (29 November) : Dibutuhkan bantuan untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan eksplorasi berbagai potensi para penggiat kesenian agar mampu menghadirkan solusi sehingga tetap produktif di masa pandemi ini. "Para penggiat seni wayang di masa pandemi ini memang menghadapi situasi seperti memakan buah simalakama. Di satu sisi untuk bertahan hidup harus menggelar pertunjukan, di sisi lain pandemi membutuhkan pembatasan kegiatan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berbincang dengan Perkumpulan Dalang Remaja Surakarta (Darma Suta) dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Minggu (28/11). Karena itu, ujar Lestari

ISTANBUL (27 November): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel mengatakan, perlu adanya kesamaan standard halal internasional. "Ini penting agar ada kesamaan dan saling percaya di antara lembaga pemberi sertifikat halal di seluruh dunia," katanya di Istanbul, Turki, Jumat (26/11). Gobel mengemukakan itu saat mengikuti World Halal Expo 2021 dan World Halal Summit di Istanbul, Turki. Kegiatan itu kerja sama Organization of Islamic Cooperation (OIC), The Islamic Centre for Development of Trade (ICDT), dan Standard and Metrology for Islamic Countries (SMIC). Gobel

JAKARTA (27 November): Defisit kompetensi dapat teratasi jika seluruh daya dan upaya diarahkan untuk transformasi pendidikan di era digital sehingga tidak ada kata atau tindakan lain kecuali menyesuaikan dengan perkembangan peradaban dunia. "Kemampuan literasi digital akan tercipta jika setiap elemen mampu menjadi pembelajar, mampu beradaptasi, memiliki kemampuan dinamis untuk menciptakan inovasi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberikan sambutan pada webinar bertema Peningkatan Literasi Digital Guru Untuk Menghadapi Defisit Kompetensi Era Digital di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (27/11). Menurut Lestari yang akrab

JAKARTA (26 November): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya mengatakan UU yang ada saat ini belum cukup untuk menjadi payung hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. “Bicara urgensinya undang-undang yang ada, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi dan lain sebagainya, masih belum cukup untuk menjadi payung hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Jadi butuh payung hukum,” kata Willy dalam diskusi di DPR RI memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan

DENPASAR (26 November): Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memiliki semangat untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan. “Jaksa harus menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta menghadirkan profesionalisme dan akuntabilitas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (25/11). Legislator NasDem itu mengatakan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, bahan, serta data

JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menyangsikan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. "Tidak bisa revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022, kalau DPR dan pemerintah menolak," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). Ia mengatakan revisi payung hukum pemilu yang sebelumnya diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh DPD. Daftar bakal beleid yang akan dibahas selama satu tahun itu harus disepakati pemerintah dan DPR.

JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mendukung hukuman mati bagi para koruptor, namun dengan mekanisme yang jelas. Legislator Partai NasDem itu menegaskan hukuman mati bisa dijatuhkan jika ada unsur tindak pidana korupsi berat dengan kerugian negara yang besar. “Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung. Namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas. Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati. Jika memang kasusnya begitu parah dan kerugian negara sangat besar, maka tentu saja opsi hukuman mati

PONOROGO (26 November): Anggota DPR RI Fraksi NasDem Sri Wahyuni melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Para peserta tampak antusias dalam mengikuti kegiatan yang berlangsung di BLK Eka Management, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Kamis (25/11). Sri Wahyuni mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan untuk menanamkan rasa cinta tanah air tersebut sedikitnya telah lima kali dihelat sepanjang tahun 2021. Dalam kegiatan kali ini Sri Wahyuni menyampaikan pemaparan secara virtual dan untuk secara langsung diwakili oleh timnya, Zainul Yusuf. "Semoga bisa memberi manfaat," kata Sri Wahyuni, yang juga istri Bupati

BALIKPAPAN (26 November): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terhadap pekerja sektor informal yang sangat terpukul pada masa pandemi Covid-19. Felly mengemukakan itu seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (25/11). Legislator NasDem itu berharap segenap elemen pemerintah melindungi pekerja dengan bantuan dan jaminan yang sudah dicanangkan. Dengan jaminan dan bantuan tersebut, tenaga kerja di Indonesia lebih aman untuk bertahan hidup dalam situasi dan