Jadi Bahasa Resmi UNESCO Indonesia makin Diperhitungkan
JAKARTA (24 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri bangga atas ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). "Saya merasa bangga menjadi Warga Negara Indonesia. Pengakuan UNESCO itu merupakan kado yang indah bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Haerul Amri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/11). Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Hal itu ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C/28 secara konsensus dalam sesi Pleno
Ratu Wulla Dorong Peningkatan Imunisasi di Maros
MAROS (24 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mendorong peningkatan capaian program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. “Kalau untuk pelaksanaan BIAN, kita mendengar sudah ada di angka 96,6%. Namun untuk BIAS, kalau tahun 2022 sangat bagus, yaitu 103%. Tapi untuk pelaksanaan di tahun 2023, kita dapat informasi masih ada di angka 59,58%. Sedangkan waktu kita hanya satu bulan lagi sampai dengan Desember,” ujar Ratu dalam Kunjungan
Tolak Beberapa Usulan, Komisi III Ingin Hakim MA yang Mampu Jalankan Tugas
JAKARTA (24 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menanggapi penolakan Komisi III DPR terhadap sebagian usulan nama calon hakim Mahkamah Agung (MA) dari Komisi Yudisial (KY). "Kita tidak mau memaksakan hanya karena kebutuhan jumlah sekian, akhirnya kita menerima semuanya. Kita tidak mau seperti itu," ujar Taufik, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (23/11). Taufik menegaskan, MA membutuhkan calon hakim baru untuk menangani sejumlah kasus yang mengantre. Ada beberapa pertimbangan dari Komisi III DPR tidak meloloskan calon hakim ad hoc bidang HAM. "Tetapi
Kasus Asusila Kembali Terjadi di Sekolah, Lisda: Jangan Coreng Profesi Guru
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, prihatin kasus asusila masih saja terjadi di lingkungan pendidikan. Yang teranyar, oknum guru di sebuah sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat, diduga melakukan perbuatan asusila terhadap lima murid perempuan. “Kita prihatin, lagi-lagi kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai bentuk terjadi di dunia pendidikan. Kita sayangkan bila guru memberikan contoh yang tidak baik kepada anak didik. Jangan coreng profesi guru hanya karena ulah oknum,” ujar Lisda dalam keterangannya, Rabu (22/11). Dalam kasus
NasDem Dorong Revisi UU Pemerintahan Jakarta Disegerakan
JAKARTA (23 November): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Roberth Rouw, mendorong revisi UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk segera dibahas dan disahkan. Setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan beberapa waktu lalu, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota dan memerlukan dasar hukum baru. Demikian ditekankan Roberth dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Arah DKI Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara', yang diselenggarakan Fraksi Partai NasDem DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11). "Seluruh perhatian dan energi kita dihabiskan pada upaya membangun
Felly Tekankan Pentingnya Komitmen Jalankan Program Imunisasi
MAKASSAR (23 November): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya dukungan dan komitmen seluruh pihak agar program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dapat berjalan secara berkualitas dan berkesinambungan. Demikian dikatakan Felly saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/11). Kunjungan itu dalam rangka pengawasan program BIAN. "Program imunisasi merupakan salah satu aspek pilar penguatan dan transformasi layanan primer yang secara global terbukti menjadi investasi kesehatan yang paling efektif," ujar Felly. Komisi IX DPR RI, lanjut Felly, memberikan
Sahroni Minta Firli Mundur dari Ketua KPK
JAKARTA (23 November): Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. "Mengingat statusnya saat ini, Pak Firli seharusnya berinisiatif untuk segera mengajukan pengunduran diri," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (23/11). Legislator NasDem ini meminta Polri turut memeriksa pimpinan KPK yang lain guna menghasilkan penyelidikan yang tuntas dan maksimal. "Polri harus melibatkan pimpinan KPK yang lain, periksa mereka terkait apa yang dilakukan oleh ketua KPK. Mungkin pimpinan yang lain bisa jadi tidak tahu
NasDem belum Terima Usulan BPIH 2024
JAKARTA (23 November): Kelompok Fraksi Partai NasDem di Komisi VIII DPR RI belum menerima usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 Hijriyah/2024 Masehi dari Kementerian Agama (Kemenag). BPIH yang diusulkan Kemenag untuk 2024 sebesar Rp93,4 juta. Angka itu turun sekitar 12,5% dari usulan sebelumnya yaitu Rp105 juta. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR belum menerima BPIH di angka Rp93,4 juta. Sebab, perhitungan tersebut masih bisa ditekan dan catatan data masih harus diperbaiki, ujar Wulan di kompleks
Gus Amri Salurkan Lagi Beasiswa untuk Anak-anak Suku Tengger
BANGIL (23 November): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri, kembali menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak-anak Suku Tengger, di Kecamatan Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini yang mendapat beasiswa adalah anak-anak Suku Tengger yang bersekolah di SDN 1 Mororejo, SDN 1 Tosari, SMPN 1 Tosari dan SMAN 1 Tosari. Beasiswa diberikan saat Haerul Amri berkunjung ke Tosari, Selasa (21/11). "Saya tidak hanya satu kali atau dua kali datang ke Tosari, bahkan lebih. Saya memenuhi janji pada Agustus lalu,
Martin Harap Pembangunan Tol Bayung Lencir-Tempino Sesuai Jadwal
JAMBI (23 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, berharap pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino dapat berjalan sesuai jadwal dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kehadiran proyek ini menjadi jalan tol pertama di Provinsi Jambi yang menghubungkan daerah Jambi ke Palembang hingga Lampung. Proyek senilai Rp2,76 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapat dukungan masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," ujar Martin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI ke Provinsi Jambi, Rabu (22/11). Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino