a

Berita Fraksi

JAKARTA (26 November): Semangat untuk terus mendorong kemandirian vaksin Covid-19 sebagai bagian dari kemandirian bangsa harus terus dijaga, dalam rangka membangun imunitas di masa pandemi Covid-19 dan kesehatan masyarakat secara luas. "Upaya untuk membangun kemandirian terkait ketersediaan vaksin Covid-19 di Tanah Air merupakan langkah yang strategis sebagai bagian ikhtiar negara melindungi warganya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/11). Catatan Satgas Covid-19, terkait vaksinasi Covid-19 per 25 November 2021 menyebutkan masyarakat yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua tercatat 92,27 juta

JAKARTA (25 November): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, sinergi antara semua stakeholders menjadi instrumen penting dalam keberhasilan pengelolaan Blok Rokan. Blok Rokan adalan blok penghasil minyak dan gas (migas) yang berada di Provisi Riau, yang sekarang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sugeng menegaskan hal itu dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengusaha Migas Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara) dengan tema ‘BLOK ROKAN: Peluang dan Tantangan Pasca Transisi untuk Penguatan Dunia Usaha & Ekonomi Daerah’, secara daring, Kamis (25/11). Legislator NasDem

JAKARTA (25 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan Komisi VI DPR memberi dukungan berdirinya PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) sebagai holding perusahaan pabrik baterai listrik milik Indonesia. IBC terdiri atas empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu MIND ID (Mining Industry Indonesia), PT Aneka Tambang, PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mengenai IBC akan membeli perusahaan kendaraan listrik asal Jerman, StreetScooter, Martin menegaskan bahwa Komisi VI DPR sudah memberi lampu hijau. "Terkait akuisisi kami memberikan kesempatan untuk

JAKARTA (25 November): Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) batal melaksanakan rapat pleno pengesahan draf RUU tersebut. Pembatalan karena dua fraksi mengajukan penambahan waktu pertimbangan. "Ada beberapa fraksi yang bersurat minta untuk ditunda, minta pendalaman sembari kami juga ada masukan beberapa fraksi tertulis kemarin. Yang bersurat secara resmi ya Golkar dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," kata Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan, draf RUU TPKS

JAKARTA (25 November): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter, terutama dalam suasana sulit akibat pandemi Covid-19. “Stabilitas moneter kita, alhamdulillah di tangan dingin Pak Perry (Gubernur BI), harga rupiah sudah stabil. Yang simpan-simpan dolar tidak mau keluar sekarang pak,” kata Fauzi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur BI membahas evaluasi kinerja BI Tahun 2021, Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dan Pembentukan Panitia

JAKARTA (25 November): Guru sebagai garda terdepan pendidikan nasional, sudah seharusnya menjadi teladan untuk mewujudkan bangsa pembelajar yang mampu beradaptasi dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai perubahan. "Salah satu tantangan terbesar di sektor pendidikan adalah bagaimana tetap mampu mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing dan berakhlak mulia di era yang diwarnai berbagai perubahan ini. Peran guru sebagai pendidik sangat penting untuk mewujudkannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/11) dalam menyambut Hari Guru yang diperingati setiap 25 November. Menurut Lestari yang

JAKARTA (25 November): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan tidak mempersoalkan Surat Telegram (ST) Panglima TNI bernomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. ST itu diterbitkan Marsekal Hadi Tjahjanto menjelang akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Legislator NasDem itu menyatakan ST Panglima TNI tersebut merupakan salah satu bentuk konsolidasi personel TNI. Menurutnya ST itu akan membuat setiap komandan bisa mengetahui perilaku anak buahnya. "Dengan demikian apapun yang mereka lakukan di luar Markas atau

JAKARTA (25 November): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari Jaringan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (JMPI) dan Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (Forkom BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), BEM FH Universitas Padjajaran (Uunpad), BEM FH Universitas Diponegoro (Undip), BEM FH Universitas Airlangga (Unair), dan Dewan Mahasiswa Justicia Universitas Gadjah Mada (UGM), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11). Kedatangan JMPI dan Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut dalam rangka ingin memberikan masukan dan saran terkait RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA), RUU Perlindungan Pekerja Rumah

JAKARTA (24 November): Kebijakan energi harus bertitik tolak pada paradigma berpikir bahwa sumber daya energi mesti menjadi modal pembangunan nasional, melalui perwujudan kemandirian pengelolaan energi. "Kita harus mulai memiliki road map kebutuhan energi nasional dengan target zero emission dan harus dipikirkan dengan serius," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Ketahanan Energi Nasional Menuju Zero Emission yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama DPP Partai NasDem Bidang Energi dan Mineral, Rabu (24/11). Diskusi yang dimoderatorti Luthfi Assyaukanie, (Tenaga Ahli Wakil Ketua

JAKARTA (24 November): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyoroti belum sinkronnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga menjadi masalah pada penyaluran bantuan serta jaminan sosial bagi masyarakat. Legislator NasDem itu mengatakan, masih banyak ditemukan data ganda, NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, serta identitas orang berbeda pada DTKS dan data PBI. “Kalau saja di setiap daerah, di desa/kelurahan setiap hari bisa menyesuaikan berapa yang lahir dan berapa yang meninggal, dan kalau sistem seperti itu bisa dan sudah