a

March 2023

PALEMBANG (21 Maret): Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti efektivitas dan dampak penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) yang terus meningkat setiap tahun. "Alokasi anggaran untuk transfer daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun perlu dipastikan efektivitasnya," kata Syarief saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Banggar bertemu dengan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, beserta seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumsel di Palembang, Sumsel, Senin (20/3). Syarief menjelaskan, dalam kunjungan itu Banggar menyerap masukan dan saran, terutama

JAKARTA (21 Maret): Tahapan pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR, harus disiapkan secara matang untuk mengakselerasi penerapan sistem perlindungan pekerja rumah tangga yang lebih baik di Tanah Air. "Ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga hari ini (21/3) harus segera dilanjutkan dengan pembahasan bersama pemerintah dan DPR, tentunya dengan persiapan yang matang untuk mengakselerasi lahirnya UU PPRT," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/3). Dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (21/3), telah disepakati RUU PPRT

PANGKALPINANG (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata konsisten mendorong pertumbuhan wirausaha atau bisnis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Apalagi dunia usaha berperan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, Zuristyo menginisiasi berbagai sosialisasi untuk meningkatkan dunia usaha. Pada Senin (20/3), dilangsungkan Kegiatan Forum Sosialisasi Kemudahan Berusaha bertajuk Sosialisasi Informasi di Bidang Distribusi Tidak Langsung yang digelar di Sari Laut, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Hari ini, Selasa (21/3), Bang Tyo, sapaan akrab Zuristyo Firmadata

JAKARTA (21 Maret): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Willy Aditya bersyukur RUU PPRT disahkan menjadi usulan inisiatif DPR RI. Pembahasan lebih lanjut RUU itu diharapkan mengusung prinsip partisipasi dari semua pihak. "Kita bersyukur, hari ini setelah dua tahun lebih akhirnya RUU PPRT disahkan sebagai usulan inisiatif DPR," ujar Willy seusai Rapat Paripurna yang mengesahkan RUU PPRT menjadi usulan inisiatif DPR, Selasa (21/3). Baca juga: RUU PPRT Masuki Babak Baru, DPR-Pemerintah Harus Dengarkan

JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, mempertanyakan imbauan Bawaslu agar partai politik tidak melakukan kampanye terselubung yang memanfaatkan momen Ramadan. Ahmad Ali meminta Bawaslu harus lebih spesifik mengenai imbauan itu dan menuangkan dalam aturan yang jelas. "Bawaslu harusnya membuat imbauan, larangan berbasis aturan. Bahwa sampai hari ini PKPU (Peraturan KPU) belum pada tahap itu. Jadi, perlu dipertegas yang dimaksud terselubung itu seperti apa," ujarnya, Senin (20/3). Ali menegaskan, jangan sampai imbauan Bawaslu menimbulkan prasangka publik terhadap netralitas penyelenggara

JAKARTA (21 Maret): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menutup peluang penerapan restorative justice di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) oleh anak eks pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mario Dandy Satrio. "Sepakat dengan pernyataan Kejagung yang menutup peluang untuk diterapkannya restorative justice kepada Mario," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (20/3). Legislator NasDem itu menilai perbuatan Mario sudah sangat berbahaya dan keterlaluan karena berakibat fatal terhadap korban. Terlebih perbuatannya juga telah mengundang amarah publik yang begitu

JAKARTA (21 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Martin Manurung menyayangkan lambatnya penanganan tumpahan aspal di laut Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara akibat kapal kandas pada pertengahan Februari 2023 lalu. Menurut Martin, tumpahan aspal atau bitumen seberat 1.900 ton tersebut telah menjadi limbah yang sangat serius di lautan Nias Utara, sehingga sudah sepatutnya KLHK ikut ambil alih penanganannya. “Kejadian ini sudah satu bulan lebih. Saya pantau terus tapi hingga saat ini belum ada penanganan yang serius. Hanya sebatas mengecek, tidak ada tindakan apa-apa,” ujar

JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyambut baik penugasan dari pimpinan DPR ke Komisi IX untuk membahas omnibus RUU Kesehatan. Bakal beleid tersebut memang seharusnya dibahas komisi yang membidangi kesehatan. Penugasan tersebut tertera dalam surat Nomor T/160/PW01/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Surat dan penugasan ini disambut baik oleh Komisi IX, karena Kementerian Kesehatan dan urusan kesehatan adalah tupoksinya Komisi IX. Di komisi inilah seharusnya RUU ini dibahas, bukan di

PIDIE (20 Maret): Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Pidie ada hal yang menarik bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Aceh Dr. Teuku Taufiqulhadi berpidato dalam bahasa Aceh. Dia menjelaskan, saat ini mungkin mulai ada anak-anak muda Aceh yang enggan berbicara menggunakan bahasa Aceh, bahkan kata dia mungkin juga mulai ada anak muda yang tidak mengetahui beberapa kosa kata dalam bahasa Aceh. Sehingga kata dia antara Bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia menjadi bercampur aduk seperti "Lon sering woe

JAKARTA (20 Maret): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri menemui para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), saat melakukan unjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3). Para guru menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, mengangkat guru swasta sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa diskriminasi, termasuk bagi guru TK dan guru PAUD. Selain itu, membuka kembali inpassing dan penghargaan masa kerja inpassing guru swasta, serta membayarkan tunggakan inpassing guru swasta 2011-2014. Perwakilan PGSI juga diterima