a

KPK Harus Usut Penyelewengan Dana Bantuan Gempa Cianjur

KPK Harus Usut Penyelewengan Dana Bantuan Gempa Cianjur

JAKARTA (29 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendorong KPK mengusut dugaan penyelewengan bantuan bencana di Cianjur, Jawa Barat.

“Saya minta KPK mengusut dugaan korupsi dana gempa Cianjur ini secara objektif,” kata Sahroni melalui keterangannya, Rabu (28/12).

Legislator NasDem itu mengatakan pengusutan harus dilakukan secara transparan dan bebas intervensi. Masyarakat menunggu kejelasan dari dugaan penyelewengan dana bantuan tersebut.

“Tuntut maksimal jika terbukti bersalah dan bersihkan bila keliru,” tandas Sahroni.

Baca juga: Sahroni Harap KPK Tingkatkan Kinerja di 2023

Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu mengingatkan sanksi berat menanti pihak yang terbukti melakukan praktik culas bantuan bencana alam. Sebab, dianggap sebagai perbuatan yang sangat jahat.

“Sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh KPK bahwa ada ancaman hukuman mati yang menanti jika masih berani korupsi dana bencana,” kata Sahroni.

Dia menilai ancaman itu wajar disampaikan KPK. Pasalnya, dana bantuan tersebut sangat dibutuhkan para korban.

“Korupsi dana bencana sama saja mengorbankan banyak jiwa yang seharusnya bisa diselamatkan. Mereka menggadai nyawa manusia demi kepentingan pribadi atau kelompok. Itu sudah parah sekali,” tukasnya.

Sebelumnya, Acsena Humanis Respon Foundation melaporkan Bupati Cianjur, Herman Suherman ke KPK. Herman diduga menyelewengkan dana bantuan korban gempa.

Herman membantah tudingan itu dan menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan mengenai laporan tersebut.

“Ke siapa, jam berapa, itu langsung di SPJ-kan, sehingga setiap hari, setiap minggu itu ada pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Sehingga bantuan itu mohon maaf, enggak sampai dijual bupati ke pasar,” kata Herman Suherman dalam tayangan Metro TV, Selasa (27/12).

(medcom/*)

Add Comment