a

Martin Manurung Minta Garuda Manfaatkan PMN dengan Baik

Martin Manurung Minta Garuda Manfaatkan PMN dengan Baik

JAKARTA (21 Desember): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengingatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk agar memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan baik. Perusahaan penerbangan pelat merah tersebut resmi menerima PMN sebesar Rp7,5 triliun pada Selasa (20/12).

Suntikan dana yang berasal dari APBN 2022 itu akan digunakan untuk mempercepat pemulihan kinerja Garuda, khususnya untuk lini operasional penerbangan, termasuk merestorasi armada.

“Kita minta PMN ini digunakan secara baik, sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan dijalankan secara konsisten sesuai skema penyelamatan Garuda yang sudah diputuskan dalam Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR,” kata Martin melalui keterangannya, Rabu (21/12).

Legislator NasDem itu menjelaskan, Komisi VI DPR pada Jumat (22/4) telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan menyerahkan laporan akhir panja yang antara lain berisi sembilan rekomendasi penyelamatan Garuda Indonesia.

Rekomendasi itu merupakan hasil kerja Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR yang dipimpin Martin. Panja dibentuk dengan tujuan memastikan Garuda dapat kembali sehat, beroperasi secara optimal, menguntungkan dan berkelanjutan.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh panja adalah persetujuan dari Komisi VI DPR terhadap usulan pemberian dana PMN kepada Garuda.

“Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN ke Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika Garuda Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang),” demikian bunyi salah satu rekomendasi panja, seperti dibacakan Martin.

Martin menjelaskan, selain persetujuan PMN, Panja Komisi VI DPR juga mendukung pelaksanaan skema penyelamatan Garuda Indonesia yang telah disusun Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia.

Panja juga meminta Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia untuk melaporkan secara berkala mengenai progres penyelamatan Garuda kepada Komisi VI DPR, sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.

Baca juga: Martin Minta Inalum Berkontribusi Masif bagi Warga Sekitar Danau Toba

Panja, lanjut Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu, juga meminta Kementerian BUMN dan Garuda untuk secara konsisten melaksanakan implementasi business plan yang telah disepakati meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo dan produk ancillary (tambahan).

Martin menjelaskan, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR juga menyampaikan akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi business plan tersebut. Apabila terdapat rencana perubahan business plan, Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia untuk segera melaporkan kepada Komisi VI DPR, untuk dapat dilakukan pembahasan.

“Dalam raker tersebut, Panja Komisi VI DPR juga mendesak Garuda Indonesia untuk melaksanakan penerapan GCG secara baik dan konsisten dalam rangka menjamin kelangsungan Garuda Indonesia secara berkelanjutan,” pungkas Martin.

(RO/*)

Share:

Add Comment