a

Saan Desak Pemerintah Pastikan Nasib Tenaga Honorer

Saan Desak Pemerintah Pastikan Nasib Tenaga Honorer

BANDUNG (20 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian nasib bagi para tenaga honorer. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer. Pegawai pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Legislator NasDem itu berharap pemerintah dalam proses menyelesaikan masalah tenaga honorer tersebut juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Terlebih banyak di antara tenaga honorer sudah mengabdi puluhan tahun untuk negara.

“Kita berharap yang nonASN itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka. Seperti apa nantinya status mereka harus ada kejelasan,” ujar Saan seusai Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (19/12).

Baca juga: Saan Minta Pendataan Tenaga Non ASN Akuntabel, Transparan

Komisi II DPR, lanjut Saan, terus mengawal permasalahan tenaga honorer. Kunker kali ini menjadi salah satu realisasi untuk mengawal permasalahan itu. Melalui kunker itu, tambah Saan, Komisi II DPR banyak mendapatkan informasi tentang permasalahan tenaga honorer di Provinsi Jawa Barat.

“Jadi, diskusi seperti ini penting untuk terus dilakukan. Ada beberapa nonASN yang mengabdi puluhan tahun, itu tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tandasnya.

Salah satu permasalahan tenaga honorer di Jawa Barat adalah banyaknya tenaga honorer yang sudah berusia sepuh. Menanggapi itu, Sekda Pemprov Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan sepuhnya usia para tenaga honorer itu yang membuat mereka kurang paham dengan sistem tes daring untuk ikut seleksi menjadi ASN. Hal itu yang kemudian membuat sulitnya para tenaga honorer beralih menjadi ASN.

“Salah satu kesulitan di sini adalah di mana ada tenaga honorer yang sudah berumur. Mereka biasanya tidak begitu paham teknologi,” ucapnya.

(dpr.go.id/*)

Add Comment