a

UU Ekstradisi Buronan Persempit Ruang Pelaku Kejahatan

UU Ekstradisi Buronan Persempit Ruang Pelaku Kejahatan

JAKARTA (15 Desember): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai positif pengesahan UU Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. UU itu akan mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan.

RUU Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan resmi disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/12).

“Koruptor harus siap-siap. Sudah tidak ada lagi tempat pelarian bagi para pencuri uang negara,” kata Sahroni melalui keterangannya, Kamis (15/12).

Baca juga: Sahroni Minta Tindak Tegas Pejabat Waskita yang Halangi Penyidikan

Legislator NasDem itu mengatakan, Singapura menjadi salah satu destinasi pelarian pelaku kejahatan, terutama korupsi. Sebab, bersebelahan dengan Indonesia dan tidak perlu visa untuk masuk ke sana.

“Jika dilihat dari yang sudah-sudah, Singapura ini sering jadi destinasi utama para pelaku kejahatan, terutama koruptor,” ungkapnya.

Sahroni menyambut baik pengesahan UU Ekstradisi Buronan tersebut. Sehingga, upaya hukum yang dilakukan tidak lagi terhambat karena pelaku kabur ke Singapura.

“Disahkannya UU Ekstradisi ini akan membuat pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi jauh lebih maksimal. Selain itu, ini juga menunjukkan besarnya bentuk kepercayaan antara kedua negara,” pungkasnya.

Pembahasan RUU Ekstradisi Buronan merupakan tindak lanjut perjanjian antara kedua negara. Perjanjian ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau.

Pembahasan dilakukan Komisi III DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Seluruh fraksi menyetujui pembahasan Tingkat I beleid tersebut. (medcom/*)

Add Comment