a

Martin Minta Pemerintah Perhatikan Hasil TPF BPKN Kasus Gagal Ginjal Anak

Martin Minta Pemerintah Perhatikan Hasil TPF BPKN Kasus Gagal Ginjal Anak

JAKARTA (15 Desember): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung beserta beberapa anggota menerima laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menyelidiki kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Komisi VI DPR mengapresiasi BPKN yang telah menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan BPKN pada 3 November 2022 terkait pembentukan posko pengaduan dan pembentukan TPF BPKN kasus GGAPA.

“Komisi VI DPR akan terus mengawal dan mendorong perlindungan konsumen terhadap kasus ini,” ujar Martin seusai menerima Kepala BPKN Rizal E Halim di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

Legislator NasDem itu juga meminta pemerintah serius membongkar tragedi tersebut. Selain itu, pemerintah diminta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil temuan serta rekomendasi TPF BPKN.

“Jika kami masih melihat ada ketidaksinkronan atau ada yang ditutup-tutupi, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) untuk kasus ini,” tegas Martin.

Baca juga: NasDem Minta Pemerintah Selesaikan Tuntas Kasus Gagal Ginjal Anak

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu mengatakan, perlindungan konsumen terhadap kasus gagal ginjal itu harus betul-betul dijalankan secara maksimal.

“Pemerintah perlu memperhatikan pemberian santunan, kompensasi, serta ganti rugi bagi korban dan keluarga korban yang telah meninggal dunia maupun yang dirawat. Kami tidak ingin melihat konsumen Indonesia dalam kasus seperti ini selalu terpinggirkan. Kita ingin memastikan perlindungan konsumen betul betul dipenuhi,” pungkasnya.

Kepala BPKN Rizal E Halim mengatakan ada beberapa fakta terbaru mengenai kasus GGAPA pada anak. Di antaranya, pertama, TPF kasus GGAPA menemukan adanya ketidakharmonisan komunikasi dan koordinasi antar-instansi di sektor kesehatan dan kefarmasian dalam penanganan lonjakan kasus GGAPA.

“Sehingga di dua minggu pertama Bulan Oktober terjadi kesimpangsiuran, dan terjadi kegamangan di ruang publik,” kata Rizal.

Kedua, adanya kelalaian instansi atau otoritas sektor kefarmasian dalam pengawasan bahan baku obat dan peredaran produk jadi obat. Ketiga, tidak transparan terkait penindakan penegak hukum yang dilakukan kepada industri farmasi. Keempat, sinkronisasi antara pusat dan daerah kurang berjalan karena tidak adanya protokol khusus penanganan krisis darurat di sektor kesehatan terkait persoalan darurat di sektor kesehatan seperti lonjakan kasus GGAPA. Kelima, belum adanya kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban GGAPA dari pihak pemerintah.

“Kami mencoba mendatangi korban dan diketahui korban belum mendapatkan kompensasi sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 1999,” katanya.

Keenam, belum adanya ganti rugi kepada korban kasus GGAPA dari pihak industri farmasi. Ketujuh, bahan kimia etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) merupakan bahan yang termasuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan dan memerlukan pengaturan khusus.

Kedelapan, belum dilibatkannya instansi atau otoritas lembaga perlindungan konsumen dalam permasalahan sektor kesehatan dan kefarmasian.

“Ada kelalaian instansi otoritas di sektor kefarmasian dalam pengawasan, peredaran bahan baku dan produk jadi obat,” katanya.

(dis/*)

Add Comment