a

Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Harus Jadi Dasar Pembangunan

Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana Harus Jadi Dasar Pembangunan

JAKARTA (5 Desember): Pembangunan berbasis kewaspadaan terhadap ancaman bencana alam harus benar-benar direalisasikan untuk menekan potensi ancaman kawasan terdampak di Tanah Air.

“Indonesia yang dari ujung Barat hingga Timur dikelilingi gunung berapi dan pertemuan sejumlah patahan lempeng tektonik yang berpotensi menghadirkan bencana alam harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan lewat upaya adaptasi dengan kondisi tersebut dalam setiap proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/12).

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak awal tahun sampai 2 November 2022 tercatat ada 3.052 peristiwa bencana alam di seluruh Indonesia. Bencana alam terbanyak adalah banjir, yakni 1.257 kejadian.

Baca juga: Literasi Masyarakat Soal Kebencanaan Harus Ditingkatkan

Di periode yang sama juga ada 932 kejadian cuaca ekstrem, 566 kejadian tanah longsor, dan 250 kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ada pula gempa bumi dan gelombang pasang/abrasi masing-masing 22 kejadian, serta 4 kejadian kekeringan.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, rentetan bencana alam dan gempa bumi yang terjadi beberapa hari terakhir seperti di Cianjur, Pangandaran, Garut (Jawa Barat), Banten, Nias (Sumatera Utara), Gorontalo, hingga letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, harus menjadi perhatian semua pihak bahwa Tanah Air ini benar-benar merupakan kawasan rawan bencana.

Sehingga, ujar Legislator NasDem itu, berbagai upaya adaptasi terhadap lingkungan tersebut harus segera direalisasikan dengan perencanaan yang terukur dan berbagai langkah strategis.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, informasi terkait sejumlah kawasan rawan bencana alam tersebut harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat agar mereka dapat memahami kemudian berupaya untuk tidak tinggal di kawasan tersebut.

Rerie juga mendorong agar pemahaman terkait kebencanaan dapat disampaikan sejak dini di bangku sekolah sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman dan cara menyikapi bencana alam.

Di sisi lain, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, penataan ruang yang dilakukan setiap pemerintah daerah juga harus mengedepankan kewaspadaan terhadap potensi ancaman bencana yang ada.

Sehingga, tambah Rerie, tidak ada lagi kawasan pemukiman dan perkantoran di lokasi rawan bencana.

Selain itu, tambahnya, masyarakat yang terlanjur bermukim di kawasan rawan bencana, harus benar-benar paham atas ancaman yang akan dihadapinya.

Sehingga, tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, upaya relokasi dan adaptasi bisa diterapkan secara terencana dan dapat diterima oleh masyarakat di kawasan bencana itu. (*)

Add Comment