a

Tren Peningkatan Partisipasi Pemilih Harus Dipertahankan

Tren Peningkatan Partisipasi Pemilih Harus Dipertahankan

SLEMAN (3 Desember): Partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 mencapai mencapai 81,6%, atau naik dari angka Pemilu 2014 sebesar 75,2%. Sebelumnya, angka partisipasi pemilu terbilang rendah diikuti tren golput yang terus meninggi. Saat Pemilu 2009, angka partisipasi terbilang rendah yakni 70,9% diikuti golput yang cukup tinggi, 29,1%.

“Kita wajib mempertahankan tren kenaikan angka partisipasi pemilih. Ini menjadi tantangan bagi kontestan pemilu agar terus memberikan pendidikan politik sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat,” kata anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi saat menggelar seminar optimalisasi peran masyarakat dalam pemilu legislatif, di Seturan, Sleman, DIY, Sabtu (3/12).

Menurut Subardi, partisipasi politik merupakan syarat terpenuhinya sistem demokrasi berbasis kedaulatan rakyat. Partisipasi juga menjadi indikator suksesnya pemilu. Meningkatkan partisipasi pemilih sama artinya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dan mengawasi pemilu. Caranya, partai politik dan anggota DPR perlu membuktikan kinerjanya dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

“Kerja-kerja politik harus dirasakan masyarakat. Kehadiran kontestan pemilu tidak boleh hanya menjelang pemilu,” kata Subardi yang juga Ketua DPW Partai NasDem DIY itu.

Baca juga: Subardi Berikan Bantuan untuk Korban Longsor di Gunungkidul

Tingginya partisipasi pemilih pada dua pemilu terakhir, tambah anggota Komisi VI DPR RI itu, merupakan bukti penerimaan masyarakat atas sistem pemilu serentak. Salah satu faktornya adalah kemeriahan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden. Keserentakan tersebut mendorong antusiasme masyarakat.

Sedangkan rendahnya partisipasi pemilih, kata Legislator NasDem dari Dapil DIY itu, menunjukkan apatisme dan kejenuhan terhadap kontestasi politik. Kondisi itu tidak boleh dibiarkan karena akan memicu terjadinya defisit demokrasi. Demokrasi dengan partisipasi rendah membuat pemilu tidak efektif. Legitimasi yang dihasilkan dari pemilu juga menjadi lemah. Masyarakat akan abai terhadap kinerja kepala daerah, kinerja kepala pemerintahan, maupun kinerja parlemen.

“Defisit demokrasi akan membuat pemilu kita hanya seremonial. Tidak ada artinya. Itu yang harus diantisipasi. Tapi dengan demokrasi partisipatif, pemilu kita berkualitas. Pemimpin yang dihasilkan punya legitimasi kuat,” terangnya.

Dalam pembahasan itu, Subardi hadir sebagai salah satu pemateri bersama Fadholi selaku Bendahara Fraksi Partai NasDem MPR RI. Sedangkan peserta berasal dari perwakilan organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan kader DPW NasDem DIY dan DPW NasDem Jateng. Bagi Subardi selaku tuan rumah penyelenggara, program sosialisasi itu akan berlanjut hingga menjelang Pemilu 2024.

“Fraksi NasDem terus menggencarkan sosialisasi agar masyarakat mendapat literasi politik, kesadaran politik, nalar politik, dan kedewasaan berpolitik. Pemilu 2024 harus kaya gagasan, bukan lagi dipenuhi narasi SARA,” tutup Subardi.

(NK/*)

Add Comment