a

Dibutuhkan UU Khusus Atur Bahan Kimia

Dibutuhkan UU Khusus Atur Bahan Kimia

MAKASSAR (29 November): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hasnah Syam mengapresiasi masukan dari berbagai pihak terkait RUU tentang Bahan Kimia. Masukan tersebut sangat bermanfaat dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan di Baleg.

“Kami sangat mengapresiasi masukan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta stakeholder di bawahnya, juga dari akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hassanudin,” ujar Hasnah Syam, dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (24/11).

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR itu menjelaskan, saat ini di Indonesia sejatinya ada beberapa UU yang menyinggung tentang penggunaan bahan-bahan kimia, seperti UU perdagangan dan sebagainya. Karena tidak dapat dipungkiri, bahan kimia memiliki peran penting untuk kebutuhan bahan baku bagi sektor industri, pertanian, kesehatan termasuk farmasi, pertambangan, pertahanan keamanan, dan sebagainya.

“Namun demikian apabila pemanfaatan bahan kimia tidak dilakukan secara benar dan bijak dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karenanya, dibutuhkan undang-undang yang secara khusus atau spesifik mengatur tentang bahan kimia itu sendiri,” tandas Hasnah.

Baca juga: Hasnah Syam Pantau Posyandu di Barru

Dalam kesempatan itu terungkap beberapa kasus yang belakangan terjadi karena penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai. Seperti sirop yang menyebabkan gagal ginjal akut, gas air mata di tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, serta berbagai penggunaan formalin untuk kosmetik dan sebagainya.

“Tidak berlebihan jika kemudian muncul masukan dari berbagai pihak dan stakeholder di Sulawesi Selatan untuk dimasukan dalam draf dan naskah akademik RUU tentang Bahan Kimia,” imbuh Hasnah.

Adapun masukan tersebut di antaranya terkait pengaturan jenis bahan kimia yang diperbolehkan baik untuk farmasi atau pengobatan, industri pertahanan, dan bahan kimia yang aman dikonsumsi atau digunakan untuk kosmetik dan sejenisnya.

Tidak hanya itu, tambah Hasnah, ukuran dari penggunaan bahan kimia itu juga diminta untuk diatur, termasuk proses pengemasan dan distribusi produk jadi yang menggunakan bahan kimia tersebut. Pasalnya, dalam proses distribusi, tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi perubahan. Hal tersebut harus diatur, agar tidak menimbulkan efek negatif bagi manusia, alam dan lingkungan serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. (dpr.go.id/*)

Add Comment