a

NasDem Harap RUU KUHP Akomodasi Masukan Masyarakat

NasDem Harap RUU KUHP Akomodasi Masukan Masyarakat

JAKARTA (21 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari berharap masukan masyarakat bisa diakomodasi dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Fraksi NasDem tetap berharap sebanyak mungkin masukan, baik dari Fraksi NasDem maupun dari kalangan masyarakat sipil, yang dapat diakomodasi dalam draf RKUHP dan disetujui mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah,” kata Taufik melalui keterangannya, Minggu (20/11).

Taufik menyampaikan, Fraksi NasDem DPR akan melakukan berbagai upaya agar berbagai masukan itu diakomodasi. Salah satunya melobi fraksi-fraksi di DPR agar menerima masukan masyarakat.

Baca juga: Taufik Basari Sambut Baik Usulan Terkait RUU KUHP

Menurut Legislator NasDem itu, pembahasan dan perbaikan revisi KUHP sangat dinamis. Fraksi NasDem akan menghormati proses yang berjalan sebagai proses politik dan memberikan persetujuannya.

“Namun tetap akan memberikan catatan-catatan apabila isu-isu perubahan yang fundamental dalam revisi KUHP belum dapat terakomodasi,” tandasnya.

Taufik mengungkapkan, finalisasi perbaikan RUU KUHP di Komisi III DPR RI ditunda. Awalnya, rapat diagendakan pada 21 dan 22 November 2022. Ia berharap penundaan itu untuk menyempurnakan pasal-pasal yang masih menjadi kontroversi.

“Rapat pembahasan RKUHP tanggal 21-21 November ditunda. Penundaan ini bagus sehingga fraksi di DPR memiliki waktu memperdalam berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah ke depannya,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu menambahkan, berdasarkan rapat pada 3 dan 9 November 2022, masih terdapat isu-isu krusial yang harus dikaji.

Pertama, living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang berpotensi melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Kedua, pasal-pasal terkait demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hal itu harus dibatasi pengertiannya. Ketentuan yang harus dibatasi, yaitu makar, penyerangan kehormatan harkat martabat presiden dan wakil presiden, penghinaan lembaga negara, dan penghinaan kekuasan umum.

Ketiga, terkait contempt of court (ketidaktaatan) terkait publikasi persidangan. Keempat, rekayasa kasus sebagai usulan baru.

“Rekayasa kasus sebagai usulan baru yang belum ada di draf,” imbuh Taufik.

Kelima, harus ada penyesuaian pidana terkait narkotika dengan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keenam, pidana lingkungan hidup yang harus menyesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan.

Ketujuh, pemenuhan asas non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas dan penyesuaian nomenklatur. Terakhir, kohabitasi yang menjadi overkriminalisasi.

“Karena bukan menjadi ranah negara untuk menjadikannya sebagai pidana,” tukasnya.

(medcom/*)

Add Comment