a

Masyarakat Harus Aktif Jaga Data Pribadi

Masyarakat Harus Aktif Jaga Data Pribadi

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh mengatakan, literasi digital sangat diperlukan masyarakat untuk membangun kesadaran pentingnya melindungi data pribadi. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam menjaga data pribadi.

“Melindungi data pribadi ini yang harus kita share (bagikan). Pemerintah wajib melindungi data pribadi masyarakat, tapi awalnya juga dari kesadaran masyarakat sendiri agar lebih aware (menyadari). Intinya literasi digital. Anak milenial dan generasi muda berperan besar untuk mencerdaskan,” ujar Kresna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).

Kresna mencontohkan, masyarakat bisa mulai menjaga data pribadinya masing-masing. Ketika masuk ke suatu aplikasi atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar lebih teliti dan membaca syarat dan ketentuan berlaku.

“Yang kita inginkan sekarang setiap masyarakat yang masuk ke PSE melalui platform atau aplikasi apapun, dicek dan dibaca syarat dan ketentuannya. Kalau sekarang kan langsung dicentang tanpa dibaca. Dan memang itu clickbait, tulisannya kecil dan banyak, tapi itu konsekuensinya jelas dan besar,” ujarnya.

Kresna juga mengatakan, setelah UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) disahkan, kini tinggal menunggu Presiden Jokowi membentuk suatu badan atau otoritas pengawasan dan pelindungan data pribadi.

Legislator NasDem itu menjelaskan, badan atau otoritas tersebut akan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Prepres). Namun demikian, sejauh ini belum ada perkembangan terkait pembentukan badan tersebut.

“Di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Cuma secara teknis, turunannya itu yang belum kita tahu. Tugas DPR sudah selesai. Aturan turunan itu ada di pemerintah,” jelasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) itu juga menyoroti masih minimnya sosialisasi UU PDP. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat semakin cerdas dan memperhatikan pelindungan data pribadi.

“Setelah UU PDP disahkan sosialisasinya belum jalan. Karena, mau dibikin badan atau yang lain-lain kalau masyarakat tidak mengerti UU PDP ini seperti apa, percuma. Parsial gitu. Nanti dengan gampangnya masyarakat memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Kresna.

(dis/*)

Add Comment