Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Butuh Stimulus
JAKARTA (13 September): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus meningkatkan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada rancangan kerja Tahun 2023. Masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan membutuhkan stimulus agar produktivitas tetap terjaga dan mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM.
Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
“Untuk itu bantuan berupa sarana penangkapan ikan terutama bagi nelayan kecil dan tradisional perlu untuk diperbanyak. Selain itu, kegiatan pemberdayaan nelayan seperti fasilitas permodalan, pengembangan usaha melalui penggunaan teknologi dan akses pemasaran perlu ditingkatkan untuk menambah daya saing produk perikanan nasional,” ujar Tuasikal.
Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengingatkan agar program kerja yang belum maksimal pada 2022 bisa dimaksimalkan sekaligus diperbaiki pada 2023.
“Kami mengharap KKP berkomitmen terhadap rancangan program kerja. Pengalaman tahun sebelumnya, realisasi program kerja tidak sesuai dengan program kerja yang telah disusun, sehingga memperoleh respon yang kurang baik dari masyarakat,” tandasnya.
Tuasikal mencontohkan, realisasi bantuan benih dan indukan ikan pada 2022 masih terdapat banyak kendala. Padahal bantuan indukan dan benih ikan merupakan harapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menjaga keberlanjutan usahanya.
“Usaha budidaya ikan sistem bioflok ada yang mangkrak karena tidak tersedia benih ikan pasca panen. Semoga menjadi perhatian Menteri KP, imbuhnya.
Meski demikian, Tuasikal juga mengapresiasi langkah pemerintah terkait BBM bersubsidi untuk koperasi nelayan, baik dari segi harga maupun ketersediaan. Hal ini bisa membantu para nelayan.
“Ini berguna bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan, sehingga tidak berdampak pada penurunan produksi perikanan dan penurunan nilai tukar nelayan,” tegas Tuasikal.
Lebih lanjut Tuasikal menyampaikan aspirasi dari dapilnya Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki sebelas pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi khusus yang bersumber APBN. Ia berharap Menteri KP dapat menentukan skala prioritas bagi daerah kabupaten/kota yang berkontribusi bagi peningkatan produksi sumberdaya perikanan.(bur/dis/*)
