a

NasDem Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

NasDem Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

JAKARTA (7 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU Usulan DPR dan selanjutnya dibahas ke tahapan Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah dan DPD RI.

Persetujuan tersebut termuat dalam pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia kepada Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7).

RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibuat untuk melaksanakan Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua).

UU tersebut mengatur Pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Fraksi Partai NasDem berpandangan, pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU Otsus Papua dan ditetapkan dengan undang-undang.

Fraksi Partai NasDem mengapresiasi dan mendukung adanya Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan memberikan perhatian dan catatan, yaitu:

  1. RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan wilayah Adat Bomberai, tetap membutuhkan pendiskusian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Papua, khususnya pada saat Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dan DPD RI.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi tersebut.
  3. Provinsi Papua Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri atas: Kota Sorong; Kabupaten Sorong; Kabupaten Sorong Selatan; Kabupaten Raja Ampat; Kabupaten Tambrauw; dan Kabupaten Maybrat.
  4. Telah diaturnya definisi Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua. Penormaan ini telah mencakup keseluruhan Orang Asli Papua sehingga terdapat keutuhan rumpun dan suku-suku dalam bingkai Papua yang harus dilihat sebagai satu kesatuan Orang Asli Papua.
  5. Kewenangan Provinsi Papua Barat Daya mencakup kewenangan dalam seluruh bidang urusan pemerintahan, kecuali kewenangan urusan pemerintahan pada bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas pemekaran dan pembentukan provinsi baru.
  7. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
  8. Pentingnya pengaturan tentang pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai OAP yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon pegawai negeri sipil atau pengisian ASN dengan mengutamakan QAP.
  9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua pemekaran wilayah di Provinsi Papua tidak harus mengikuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kesatuan sosial budaya antara lain wilayah adat dan tanpa dilakukan melalui tahapan persiapan, termasuk tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 dan penjelasannya. Hal ini merupakan contoh nyata kekhususan kebijakan untuk diterapkan di Papua.

Guna mengakomodasi dan mengakselerasi kepentingan Orang Asli Papua dan penduduk Papua, maka Fraksi Partai NasDem mengusulkan adanya kekhususan bagi Papua untuk pengisian jumlah kursi DPR RI, yaitu ditetapkan sebanyak 4 (empat) kursi. Penetapan 4 kursi ini perlu diatur dalam RUU ini yang karena kekhususannya tidak mengharuskan mengikuti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga perlu memperoleh perhatian dari DPR RI, Pemerintah RI dan DPD RI yang akan dibahas pada Pembicaraan Tingkat I.(Dis/*)

Add Comment