a

Baleg Desak Pemerintah Segera Kirim DIM RUU Dikdok

Baleg Desak Pemerintah Segera Kirim DIM RUU Dikdok

JAKARTA (7 Juli): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah segera mengirim Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok) ke DPR. Pemerintah sudah berjanji akan mengirimkan DIM RUU Dikdok pada bulan Juni 2022.

“Pemerintah sudah menjanjikan sampai pada bulan Juni 2022. Ini sudah masuk bulan Juli 2022, tapi tidak ada kabar apa pun dari pihak terkait. Kami mempertanyakan kemauan politik pemerintah, khususnya Kemendikbudristek terkait hal ini,” kata Willy dalam keterangannya, Rabu (6/7).

Willy yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Dikdok tersebut menduga ada pihak pro status quo yang terganggu dengan rencana revisi aturan terkait pendidikan kedokteran.

Para pihak yang terganggu tersebut, imbuh Willy, selalu berlindung di balik dalih pengintegrasian dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran atau rencana revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Sebab pada kenyataannya, semua masih jalan di tempat. Ini ada langkah progresif atas masalah yang hingga saat ini ‘realtime’ terjadi, namun mereka begitu resisten terhadapnya, ada apa ini,” ujarnya.

Lebih jauh legislator Partai NasDem itu menilai, banyak masalah terkait penyelenggaraan sistem kesehatan nasional di Indonesia. Seperti pembukaan fakultas kedokteran yang terkesan janggal dan berorientasi pasar, hingga sedikitnya alokasi dokter spesialis di daerah-daerah pinggiran.

Ia mencontohkan, Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berbasis keilmuan pertanian bisa membuka fakultas kedokteran, sehingga ada kesan pembangunan tenaga kesehatan di Indonesia hanya berdasarkan logika pasar.

“Kenyataan itu belum ditambah dengan masalah biaya masuk, biaya kelulusan, hingga alokasi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan,” tandas Willy

Willy juga menyoroti tingginya biaya kuliah di fakultas kedokteran. Mekanisme yang berlaku seperti biaya masuk dan kelulusan lebih mahal dibandingkan fakultas-fakultas lain.

“Parahnya, semua pihak seperti sudah memaklumi bahwa biaya kesehatan memang mahal harganya. Ini menurut saya sesat pikir yang paling nyata,” ujarnya.

Willy mengatakan, revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah upaya membangun sistem layanan kesehatan yang terakses, terjangkau, dan memanusiakan manusia. Masyarakat sudah terlalu sering mendengar minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah, bahkan puskesmas tidak memiliki dokter spesialis.

“Fenomena dokter Lie Dharmawan dengan RS apungnya tentu sebuah bentuk kebajikan, namun di sisi lain, itu salah satu bentuk bolongnya negara melayani warganya, terutama di sektor yang paling elementer,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu meminta komitmen Mendikbudristek untuk segera merumuskan DIM RUU Dikdok, karena Presiden Jokowi sudah menyerahkan Surat Presiden (Surpres).(RO/*)

Add Comment