a

NasDem Dukung Audit Seluruh Perusahaan Sawit

NasDem Dukung Audit Seluruh Perusahaan Sawit

JAKARTA (14 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung rencana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengaudit seluruh perusahaan sawit.

Menurutnya, audit ini demi kebaikan industri dan kestabilan harga  minyak goreng ke depan.

“Saya melihat  untuk kebaikan ke depan, untuk kestabilan CPO (Crude Palm Oil), minyak goreng ya bagus juga. Bahwa ada pro kontra, itu hal yang biasa. Lalu yang utama juga sebenarnya mengenai kisruh drama kemarin, apa inti permasalahan sebenarnya itu yang harus dibuka,” kata Rudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6).

Rudi menilai, rencana audit industri kelapa sawit perlu melihat dan mengaudit stok CPO yang dimiliki para pengusaha. Kemudian, stok minyak goreng yang dihasilkan setiap pabrik dan jumlah yang diekspor sehingga terbuka data stok minyak goreng yang seharusnya diperuntukkan bagi konsumen dalam negeri.

“Sehingga terbuka semua permasalahan, dan akhirnya ke depan stok minyak goreng rakyat tidak terganggu karena dilarikan ke ekspor. Jadi akhirnya terbukalah semua, dan stabillah harga, kan itu tujuan audit itu. Jangan tujuannya politis untuk kepentingan-kepentingan lain,” tegas Legislator dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan telah menandatangani surat perintah audit terhadap perusahaan kelapa sawit dan minyak goreng. Ia mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng di Pulau Jawa dan Bali. Audit ini dilakukan untuk mengidentifikasi industri kelapa sawit meliputi luasan kebun, produksi, dan kantor pusatnya.

Audit industri kelapa sawit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini dilakukan untuk membenahi komoditas minyak goreng di bagian hulu dan juga untuk mengetahui pemilik lahan perusahaan sawit yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).(dpr.go.id/*)

Add Comment