a

NasDem Tegaskan Ketua MK tidak Perlu Mundur

NasDem Tegaskan Ketua MK tidak Perlu Mundur

JAKARTA (6 Juni): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi, Idayati, tidak serta merta mengakibatkan adanya konflik kepentingan, yang membuat Ketua MK harus mundur dari jabatannya.

“Oleh karena itu, tuntutan agar Ketua MK harus mundur karena menikahi adik Presiden Jokowi adalah tuntutan yang berlebihan,” kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/6).

Menurut dia, siapapun hakim yang memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang ditanganinya harus mundur dari penanganan perkara tersebut. Namun, mundurnya hakim tersebut terbatas pada perkara yang ditangani, bukan mundur dari jabatan hakim ataupun jabatan pimpinan suatu lembaga peradilan.

“Ada tidaknya konflik kepentingan juga harus dilihat secara kasuistis dalam kondisi seperti apa suatu perkara dapat terjadi konflik kepentingan,” imbuhnya.

Legislator NasDem itu menjelaskan terkait potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi karena telah terjadi hubungan kekerabatan antara Ketua MK dengan Presiden Jokowi, perlu dilihat kondisinya satu persatu dan langkah yang harus dilakukan.

Pertama, berdasarkan UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban mengadili dan memutus perkara-perkara: a. Perkara Pengujian UU (PUU) terhadap UUD 1945, b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan UUD 1945, c. Pembubaran Partai Politik, d. Perselisihan hasil Pemilu (PHPU).

Ditambah dengan satu kewajiban yakni: – Memutus perkara atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 atau yang sering disebut sebagai impeachment.

“Sifat dari perkara-perkara tersebut ada yang bersifat permohonan pengujian (Perkara PUU), ada yang bersifat sengketa (SKLN dan PHPU), yang bersifat mengadili atau menjatuhkan putusan terhadap subject orang/jabatan/organisasi (pembubaran Parpol dan impeachment),” jelas Taufik.

Kedua, dari kelima jenis perkara tersebut hanya perkara yang bersifat sengketa (SKLN dan PHPU) dan mengadili subjek (Pembubaran Parpol dan impeachment) yang berpotensi terdapat konflik kepentingan antara seorang hakim konstitusi dengan subjek/orang yang memiliki kekerabatan dengannya yang menjadi pihak dalam perkara tersebut. Itupun dengan kondisi-kondisi tertentu.

“Oleh karena itu, hubungan kekerabatan Ketua MK dengan Presiden Jokowi tidak lantas mengakibatkan harus mundurnya Ketua MK dari jabatannya, melainkan harus dilihat terlebih dahulu dalam kasus apa dapat terjadi konflik kepentingan dan bagaimana langkah yang harus dilakukan apabila hal tersebut terjadi,” imbuhnya.

Ketiga, tambah Taufik, dalam hal perkara PUU, tidak terdapat konflik kepentingan antara Ketua MK baik sebagai jabatan ketua maupun sebagai hakim konstitusi, dengan Presiden Jokowi meskipun memiliki hubungan kekerabatan. Perkara PUU adalah permohonan menguji norma UU dengan UUD 1945.

“Dalam proses persidangan, posisi Presiden atau pemerintah dan DPR RI adalah pemberi keterangan, bukan sebagai pihak yang bersengketa. Perkara Pengujian UU bukanlah perkara yang bersifat sengketa,” tandasnya.

Keempat, jikapun terdapat potensi konflik kepentingan antara Ketua MK sebagai hakim konstitusi dengan Presiden Jokowi, hal tersebut hanya dapat terjadi dalam perkara pengajuan pendapat DPR atas pelanggaran Presiden terhadap UUD 1945 atau sering disebut sebagai impeachment.

“Potensi konflik kepentingan ini bukan dalam hal jabatan Ketua MK tetapi dalam hal hakim konstitusi yang sedang memeriksa perkara tersebut. Oleh karenanya, andaipun terjadi perkara impeachment tersebut maka yang harus dilakukan bukanlah mundur dari jabatan Ketua MK melainkan mundur dari majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut,” tambah Taufik.

Selain perkara impeachment, perkara lainnya yang berpotensi adanya konflik kepentingan adalah perkara SKLN, dimana salah satu pihak yang bersengketa adalah Presiden.

“Misalnya sengketa kewenangan antara BPK dengan Presiden. Namun hal inipun masih dapat diperdebatkan (debatable) karena sengketa tersebut bukan dalam kapasitas pribadi melainkan jabatan,” paparnya.

Kelima, dalam hal perkara MK lainnya yakni perkara Pembubaran Partai Politik dan PHPU, dengan kondisi saat ini, tidak terdapat konflik kepentingan antara Ketua MK dengan Presiden Jokowi.

Untuk perkara pembubaran partai politik, saat ini Presiden Jokowi bukanlah Ketua Umum Partai Politik. Sedangkan untuk perkara PHPU, Presiden Jokowi juga bukan bakal calon presiden dalam pemilu mendatang karena menurut konstitusi sudah tidak dapat lagi maju sebagai calon presiden.

“Jikapun secara hipotetikal (dugaan) tiba-tiba Presiden Jokowi menjadi ketua umum partai politik maka langkah yang diambilpun bukanlah mundur sebagai Ketua MK melainkan mundur dari majelis hakim konstitusi yang menyidangkan perkara tersebut,” tukasnya.

Dengan demikian, tegas Legislator NasDem dari Dapil Lampung I  (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu, Ketua MK Anwar Usman tidak perlu mundur dari jabatannya dengan alasan memiliki konflik kepentingan akibat pernikahannya dengan adik Presiden. Ketua MK secara terbatas hanya perlu untuk mundur sebagai majelis hakim yang mengadili suatu perkara apabila perkara tersebut melibatkan langsung Presiden Jokowi sebagai pihak yang diadili.

“Yakni jika ada pengajuan pelanggaran Presiden terhadap UUD 1945, atau dalam perkara SKLN yang melibatkan Presiden sebagai salah satu pihak bersengketa. Dalam hal perkara Pengujian Undang-Undang, Ketua MK tidak perlu mundur sebagai hakim yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang karena tidak terdapat konflik kepentingan, sebab dalam perkara PUU, Presiden adalah pemberi keterangan dan bukan pihak bersengketa,” pungkasnya.

(RO/Dis/*)

Add Comment