a

Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Mitra Kerja Tahun 2023

Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Mitra Kerja Tahun 2023

JAKARTA (6 Juni): Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran 2023 untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memaparkan persetujuan tersebut dengan rincian, pagu indikatif BP Batam tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp386 miliar untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di BP Batam.

Untuk BPKS Sabang, tambah Martin, Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas yang telah ditetapkan sebesar Rp66.545.592.000.

“Dana tersebut bersumber dari rupiah murni (penerimaan negara bukan utang) sebesar Rp63.857.592.000 dan Badan Layanan Umum BPKS sebesar Rp2.670.000.000,” kata Martin, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan BP Batam, BPKS Sabang dan KPPU, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Legislator NasDem itu menambahkan, untuk dapat mendanai program pengembangan strategis BPKS Sabang tahun 2023, Komisi VI DPR menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diusulkan BPKS Sabang sebesar Rp48 miliar.

Kepada KPPU, Komisi VI DPR RI juga menyetujui pagu indikatif KPPU tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebesar Rp100 miliar. Sedangkan, tambahan anggaran yang disetujui berdasarkan usulan KPPU adalah sebesar sebesar Rp129 miliar.

“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp129.269.272.000 untuk dapat mendanai kegiatan prioritas di KPPU,” tandasnya.

(dpr.go.id/*)

Add Comment