a

NasDem Minta Pemerintah Perhatikan Khusus Sektor Kelautan-Perikanan

NasDem Minta Pemerintah Perhatikan Khusus Sektor Kelautan-Perikanan

JAKARTA (1 Juni): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mempertanyakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pengaturan kuota perikanan tangkap terukur bagi nelayan kecil dan industri dengan perbandingan 20:80.

“Kalau sudah dibatasi kuota, apakah pengelola kuota perikanan tangkap harus berstatus koperasi atau terdapat peraturan turunan yang mengaturnya?. Karena terdapat banyak kepentingan nelayan kecil yang perlu membuat perizinan penangkapan ikan, kami mengharapkan peraturan KKP tidak menciptakan instabilitas keamanan,” ujar Tuasikal, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Tuasikal berharap, kepentingan industri perikanan dapat juga diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Apapun juga soal Maluku adalah kepentingan negara, tidak ada yang boleh hambat. Tapi dalam kepentingan negara ada juga kepentingan nelayan tradisional,” tegas Tuasikal.

Tuasikal mengatakan, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP memprioritaskan pembangunan insfrastruktur pendukung serta mempercepat proses keluarnya regulasi yang menopang kebijakan penangkapan ikan terukur

“Seperti peningkatan sarana prasarana pelabuhan pendaratan ikan yang disertai sistem yang efektif untuk melakukan pengawasan aktivitas penangkapan ikan, dan data jumlah tangkapan diharapkan dapat secara optimal meningkatkan pendapatan negara,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu.

Fraksi Partai NasDem DPR juga mengapresiasi tren peningkatan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP dan peningkatan nilai ekspor produk perikanan, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan terus produktif dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional.

“Maka dari itu, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan anggaran yang memadai. Sehingga, KKP dapat mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan nasional secara optimal. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem mendukung usulan tambahan anggaran KKP tahun 2023,” tambahnya.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, KKP mendapatkan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp6.104.421.837.000.

Dalam rapat kerja tersebut, Legislator NasDem tersebut juga menyampaikan beberapa aspirasi mengenai sektor kelautan dan perikanan di Maluku. Di antaranya, tentang penyaluran bantuan mesin penggerak kapal dengan daya gerak kecil.

Tuasikal mengusulkan, bantuan kapal perikanan 5 GT yang jumlah unitnya sedikit namun alokasi anggaran besar dapat dikonversi menjadi bantuan mesin tempel atau ketinting dengan jumlah yang banyak.

“Sehingga kepentingan aspirasi dan pemanfaatan bantuan jelas dirasakan masyarakat” tegas Tuasikal.

Selain itu, Tuasikal juga menyoroti sistem tender pengadaan bantuan benih ikan satu juta ekor oleh KKP. Sejauh ini, hanya sekitar 20% benih yang terserap oleh kelompok masyarakat. Ia mempertanyakan 80% sisa anggaran program tersebut.(Bur/Dis/*)

Add Comment