a

APBN 2023 Harus Ciptakan Industri Nasional yang Kuat

APBN 2023 Harus Ciptakan Industri Nasional yang Kuat

JAKARTA (1 Juni): Wakil Ketua DPR RI, Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri, dan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

“Jangan untuk impor dan jangan untuk yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi yang berkualitas. Ini momentum yang baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Gobel dalam keterangannya, Selasa (31/5). 

Pernyataan Gobel tersebut menanggapi Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) Tahun 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5).

Sebelumnya, pada Jumat (20/5), mewakili pemerintah, Menkeu menyampaikan pidato pengantar tentang KEM-PKF Tahun 2023. Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan sejumlah asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, yaitu: pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah Rp14.300-14.800 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun sebesar 7,34-9,16%, harga minyak mentah US$80-US$100 per barel, lifting minyak bumi 619-680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan tiga tantangan. Yaitu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Untuk itu Menkeu menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan, yakni akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi, penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional.

Menanggapi hal tersebut, Gobel menyampaikan, ekonomi yang berkualitas adalah ekonomi yang memakmurkan seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan kuatnya industri nasional, dengan mengandalkan SDM berkualitas.

Menurut dia, kemakmuran lebih mudah dicapai jika fokus pada pembangunan pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Semua sektor itu, tambahnya, melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu di perdesaan serta masyarakat lapis bawah.

“Utamanya pertanian. Selain menjaga nilai tukar petani, juga menaikkan produktivitas pertanian. Ini juga akan memperkuat pangan nasional. Apalagi krisis pangan dunia mulai mengancam akibat climate change, pandemi, dan konflik Rusia-Ukraina,” katanya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu menyatakan, fokus di bidang-bidang tersebut sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran.

“Saatnya pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Khusus di bidang pertanian, tambah Gobel, sudah saatnya pula meninggalkan pertanian dengan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk nonsubsidi.

“Ini akan meningkatkan produktivitas dan sekaligus menaikkan kemakmuran petani. Untuk modalnya sudah ada KUR dan juga menguatkan koperasi petani,” katanya.

Gobel juga mengatakan, di era persaingan global ini yang akan menang adalah negara-negara dan bangsa-bangsa yang memiliki daya dukung ekonomi nasional yang kuat dan yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif. Ekonomi nasional yang kuat, katanya, bukan terletak pada kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, atau wilayah yang luas. Tapi, kekuatan ekonomi nasional terletak pada kemampuannya dalam menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk yang diproduksi sendiri.

“Karena di balik itu ada manusia-manusia yang berkualitas,” katanya.

Sedangkan negeri dan bangsa yang mengandalkan kekayaan alamnya, hanya berpikir jangka pendek, hanya menggali dan menebang untuk kemudian menjualnya.

“Biasanya, yang seperti itu cuma mengimpor dan menjual. Tak butuh kecanggihan apapun. Ekonomi yang semacam itu tidak menghasilkan peradaban. Hanya menghasilkan orang-orang kaya yang tercerabut dari akar bangsanya sendiri. Indonesia tidak didirikan untuk menjadi negeri dan bangsa semacam itu,” tandas Gobel.

Gobel mengatakan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, Indonesia justru masih melakukan impor untuk barang-barang yang justru sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Padahal, katanya, pemerintah telah memiliki regulasi tentang keharusan penggunaan produk dalam negeri tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Hal ini sangat tidak memperkuat ekonomi nasional. Padahal itu proyek negara. Ini juga berarti, APBN kita untuk membayar upah buruh negara lain. Jadi sama saja membuat makmur rakyat negara lain dan memperkuat industri negara lain,” katanya.

Ditambahkan Gobel, di saat Indonesia gencar membangun, impor malah banjir.

“Ini namanya mematikan industri dalam negeri,” tegasnya.

Pembangunan, tambah Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu, justru harus memperkuat industri dalam negeri. APBN dan pasar dalam negeri yang besar, merupakan insentif tersendiri dalam mengundang investasi asing untuk membangun industri nasional.

Berdasarkan pemberitaan di media, katanya, pada 2021 impor baja naik 22% dan proporsi baja impor pada tahun itu mencapai 43%. Berdasarkan data statistik, impor besi dan baja pada 2017 senilai US$7,985 miliar. Namun pada 2021 melonjak menjadi US$11,957 miliar. Dari 2020 ke 2021, melonjak drastis 74,42%. Sedangkan untuk barang elektronika, impor pada 2017 mencapai US$17,931 miliar. Pada 2021 melonjak menjadi US$22,338 miliar. Dari 2020 ke 2021 melonjak 17,4%. Khusus untuk alat pendingin ruangan (AC), 80% dikuasai produk impor. Padahal semua produk itu sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Untuk membangun SDM berkualitas, kata Gobel, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih fokus pada manusianya.

“Jangan sibuk pada proyek yang sifanya fisik atau sibuk gonta-ganti sistem,” katanya.

Menurut dia, anggaran untuk sektor pendidikan sudah sangat besar. Bahkan pada usulan APBN P 2022, di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak bumi dan subsidi energi yang membengkak, anggaran untuk pendidikan justru ditambah. Hal itu membuktikan Indonesia sangat peduli pada kualitas SDM.

“Kita harus bisa mengejar ketertinggalan akibat pandemi ini. Belajar secara daring telah memberikan dampak yang cukup besar. Ini saya temui saat turun ke pelosok-pelosok. Jadi jangan habiskan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Siapkan SDM yang kuat di sektor-sektor yang sedang kita kejar, seperti pertanian,” pungkas Gobel.

(RO/Nasihin/*)

Add Comment