Ayep Optimis Indonesia Bisa Swasembada Kedelai
JAKARTA (30 April) : Ketua Dewan Pakar NasDem Kabupaten Sukabumi, H. Ayep Zaki menanggapi positif keinginan Presiden Jokowi agar kebijakan pemerintah berpihak kepada industri pertanian nasional. Presiden ingin Indonesia bisa cukupi sendiri kebutuhan nasional seperti jagung dan kedelai.
Dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4), Presiden Jokowi jengkel akibat sejumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat seperti jagung dan kedelai masih impor. Padahal Indonesia bisa menanamnya sendiri.
Ayep menilai pernyataan Presiden Jokowi sangat tepat. Pasalnya sebagai negara agraris sudah seharusnya Indonesia swasembada pangan dari tanah dan airnya sendiri. Itu sebabnya ia ‘menantang’ pemerintah kalau serius, tiga tahun budi daya kedelai bisa dirampungkan.
“Saya sedang dalam proses budidaya kedelai apabila pemerintah menghendaki tiga tahun ini selesai budidaya kedelai ini,” ujar anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu.
Sebagai orang yang sangat paham pertanian, Ayep mengungkapkan kedelai Indonesia merupakan tanaman sela yang ditanam di lahan pascapanen padi dilakukan. Agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada kedelai, ia menghitung dibutuhkan sekitar dua juta hektare lahan dengan asumsi panen tiap hektarenya mencapai 1,5 ton. Itu sangat bisa dikerjakan karena lahan sawah di Indonesia tersedia sekitar 7,2 hingga 7,5 juta hektare.
“Sehingga dipakai tanaman sela hanya dua juta hektare saja,” kata Ayep.
Ayep pun mendorong kejelasan sikap dan langkah nyata pemerintah sebagai pihak pertama, agar dapat memberi perintah kepada pihak kedua yang memiliki integritas terhadap budidaya kedelai. Selain itu punya kompetensi keilmuan untuk melakukan budi daya kedelai di Indonesia.
Menurutnya, ekosistem pertanian Tanah Air sudah sangat maju baik meliputi aspek teknologi, bibit hingga kebutuhan pupuk dan nutrisi tanaman kedelai. Yang dibutuhkan cuma dukungan resmi pemerintah terhadap pihak kedua.
Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp10 triliun dan dilakukan secara bertahap. Anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan pascapanen di tiap provinsi, bahkan kabupaten hingga peralatan penunjang seperti mesin untuk mengeringkan dan memilah kedelai berkualitas.
“Yang pasti perbankan harus mendukung untuk permodalannya,” tandas Ayep lagi.
Ayep juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian dengan program budi daya kedelainya yang mencapai ratusan ribu hektare. Namun jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup untuk budidaya kedelai nasional. Kendati tak mendapat dukungan perbankan, Ayep memastikan akan tetap melakukan budi daya kedelai.
“Saya tetap bertekad melakukan budi daya. Jadi kalau bank tidak mau turut serta ambil bagian dari budi daya kedelai, izinnya harus dikoreksi oleh pemerintah,” demikian pungkas Ayep.
(WH)
