a

Profesionalisme Penegak Hukum Tentukan Efektivitas UU TPKS

Profesionalisme Penegak Hukum Tentukan Efektivitas UU TPKS

JAKARTA (15 April): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menyambut baik langkah-langkah yang akan diambil Polri guna mengimplementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Lisda menilai, efektivitas penerapan UU TPKS akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya Polri.

Polri bakal mempercepat usulan pembentukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim.

“Kami sangat menyambut baik, upaya kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS. Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri. Penerapan UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar menjadi efektif,” ujar Lisda dalam keterangannya, Jumat (15/4).

Menurut Lisda, dengan terbentuknya Direktorat PPA Polri yang perangkatnya sampai ke Polda dan Polres, akan sangat menunjang implementasi UU TPKS. Namun, proses pembentukannya perlu dibahas bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara.

“Tentu ada proses dan tahapan yang akan dilalui, seperti pembahasan dengan sejumlah kementerian. Namun kita sangat berharap proses pembentukan Direktorat PPA di Polri dapat berjalan lancar sampai adanya Keputusan Presiden (Kepres) sebagai dasar pembentukannya,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri mengapresiasi lahirnya UU TPKS.

“Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut,” ujarnya, Rabu (13/4).

Dedi menegaskan, Polri akan mempercepat pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. Nantinya, direktorat tersebut akan sampai pada level Polres. (Bee/Dis/*)

Add Comment