a

Yessy Minta Dana PSR Ditingkatkan 

Yessy Minta Dana PSR Ditingkatkan 

JAKARTA (13 April): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus terlibat dalam memberikan solusi dan penyelesaian masalah legalitas lahan, tumpang tindih lahan dan masuknya lahan sawit dalam kawasan hutan.

“Saya kira kehadiran Menteri LHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania saat Rapat Dengar Pendapat Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dengan Dirjen Perkebunan Kementan dan Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Yessy mengatakan, perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 6,8 juta hektare atau sekitar 41% dari luas total perkebunan kelapa sawit nasional yang berjumlah 16,3 juta hektare, memiliki peran strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Sebagai salah satu anggota Panja, Yessy mengatakan dirinya sering menerima aspirasi saat turun ke daerah pemilihan di perkebunan dan petani sawit rakyat.

“Di lapangan membutuhkan penguatan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ini banyak diteriakan masyarakat. Dana sekarang mencapai kurang lebih Rp30juta per hektare, sangat jauh dari harapan dan belum cukup memenuhi kebutuhan petani sawit. Padahal layaknya besaran dana PSR minimal Rp50-60 juta per hektare,” terang Yessy.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu meminta Ditjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS segera merasionalisasi anggaran PSR tersebut. Yessy juga meminta keterwakilan asosiasi dan perkumpulan petani sawit rakyat mendapat prioritas untuk menjadi narasumber utama dalam rapat bersama komite pengarah dalam membahas alokasi anggaran.

“Ke depan perlu asosiasi atau perkumpulan petani sawit diprioritaskan, dilibatkan dua sampai tiga orang untuk mewakili aspirasi petani sawit rakyat dan pekebun kecil dari daerah,” pinta Yessy.

Yessy juga mendorong alokasi anggaran BPDPKS lebih proporsional dan difokuskan untuk petani sawit rakyat. Karena menurutnya, alokasi anggaran BPDPKS yang sudah berjalan hampir 80% untuk subsidi biodisel, alokasi untuk pengusaha yang sudah kaya.

“Sebanyak 20 persen saja anggaran BPDPKS yang dikembalikan untuk kepentingan petani sawit rakyat, tentu tidak adil itu. Ke depan alokasi ini harus diubah. Seharusnya 40-50 persen dana BPDPKS untuk petani sawit rakyat. Karena 41 persen lahan pertanian kelapa sawit dari petani sawit rakyat secara nasional. Ya harus dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan mereka,” pungkas Yessy.

(Yesaya/*)

Add Comment