a

Kualitas Layanan BUMN Transportasi Perlu Dibenahi

Kualitas Layanan BUMN Transportasi Perlu Dibenahi

JAKARTA (4 April): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengimbau BUMN sektor transportasi agar mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Hari Raya Idul Fitri 2022. Rudi menegaskan, kualitas layanan transportasi harus dibenahi.

“Kalau masalah tiket saja tidak bisa dibenahi, saya nilai direksi KAI gagal, ya mundur saja. Karena itu, harus diantisipasi ketersediaan kursi dan gerbong. Jangan sampai rakyat tidak terlayani,” tegas Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dirut T ASDP Indonesia Ferry, Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan Dirut Perum Damri, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (29/3).

Rudi juga mengingatkan agar tidak ada kenaikan harga tiket kereta api menjelang Idul Fitri. Kereta api jarak jauh selalu padat menjelang lebaran, sehingga ketersediaan gerbong harus terpenuhi.

“Jangan coba-coba mendekati Lebaran ada kenaikkan harga tiket. Karena menjelang hari H, biasa harga melonjak. Jauh-jauh hari harus ada sosialisasi kepada masyarakat, bahwa kursi penumpang tetap banyak tersedia untuk kereta api segala kelas, sehingga masyarakat merasa terlayani,” ungkapnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu juga menyoroti pelayanan PT ASDP dan Pelni, khususnya untuk kelas III yang dinilai tidak layak. Sehingga masih perlu perbaikan pada pelayanan, terutama tentang kebersihan dan keselamatan.

“Kapal-kapal milik ASDP yang melayani Merak-Bakaheuni, harus selalu dicek peralatannya. Jangan mengabaikan keselamatan jiwa penumpang. Saya juga mendapat laporan dari penumpang yang juga konstituen bahwa dia ditemani kecoa saat tidur di Kelas III,” tandasnya.

Ia pun mendorong agar para direksi BUMN transportasi segera membenahi sarana dan prasarana tranportasinya.

“Saya ingatkan jangan sampai direksi tidak bisa melakukan gerakan untuk membenahi kelayakan kapal. Dengan kata lain, direksi dan jajaran manajemen tidak sekadar duduk enak di kantor, namun tidak tahu soal kondisi dalam kapal,” pungkasnya.

(RO/*)

Add Comment