a

Gobel Dukung Pemihakan Presiden pada Produk Dalam Negeri

Gobel Dukung Pemihakan Presiden pada Produk Dalam Negeri

JAKARTA (27 Maret): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmad Gobel mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar pejabat negara berpihak pada produk dalam negeri.

“Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan. Harus pula ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata Gobel dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Gobel mengemukakan itu menanggapi pernyataan Presiden dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang diadakan di Bali, Jumat (25/3). Presiden mengaku geregetan terhadap rendahnya pembelian produk dalam negeri. Padahal produk impor itu sudah diproduksi di dalam negeri dan bukan termasuk teknologi tinggi.

Menurut Presiden, ada anggaran yang besar untuk belanja barang dan jasa yakni yang bersumber dari APBN Rp526 triliun, APBD Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun. Jika 40% saja dari semua anggaran dari APBN dan APBD itu dibelanjakan untuk produk dalam negeri, sudah bisa mengungkit angka pertumbuhan 1,5 hingga 1,7%. Sedangkan dari BUMN bisa menyumbang 0,4%. Selain itu hal tersebut bisa menyerap tambahan lapangan kerja 2 juta orang.

Karena itu, Presiden menegaskan hingga Mei 2022 nanti harus dibelanjakan Rp400 triliun. Pada kesempatan itu Presiden juga menyebutkan beberapa kementerian yang gemar impor.

Gobel menyambut gembira sikap jelas dan tegas Presiden tersebut. Apalagi, katanya, sebetulnya Presiden sudah beberapa kali menyampaikan soal itu, bahkan Presiden sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang meregulasi tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengatur pemihakan terhadap produk dalam negeri. Namun faktanya tidak dijalankan secara serius, bahkan ada sejumlah regulasi yang bertentangan seperti Permendag No 20 Tahun 2021.

“Jadi pernyataan Presiden ini luar biasa sekali. Ini menggembirakan dan membanggakan. Presiden benar-benar berpihak pada rakyat,” kata Legislator NasDem itu.

Gobel mengatakan kelahiran UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk membangun industri, menciptakan lapangan kerja, melejitkan pertumbuhan ekonomi, dan membangun kemakmuran.

“Tapi jika impornya masih ugal-ugalan maka UU Cipta Kerja sebagai omnibus law menjadi sia-sia. Muspro kalau kata orang Jawa. Mubazir,” tandasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Gorontalo itu juga sudah berkali-kali mengingatkan tentangĀ  keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Bahkan ia pernah mempertanyakan efektivitas Penyertaan Modal Negara ke banyak BUMN yang bernilai triliunan rupiah terhadap penggunaan produk dalam negeri.

“Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945,” imbuhnya.

Gencarnya pembangunan infrastruktur, kata Gobel, juga jangan sampai menjadi instrumen untuk impor seperti pembelian baja, semen, peralatan, kabel, listrik, dan sebagainya.

“Demikian juga dengan pembangunan IKN Nusantara. Jangan sampai impor lagi. Di negara manapun pembangunan itu jadi momentum untuk menjadi mesin penggerak berbagai hal,” katanya.

Jika kegemaran impor ini tak dihentikan, kata Gobel, maka hal itu sebetulnya sedang memperlemah diri sendiri.

“Bukan saja kaki-kaki bangsa dipatahkan, tapi juga jiwa bangsa sedang dibusukkan. Karena rakyat kehilangan harapan, dan penyelenggara sedang menjadi penadah dari praktik mental gampangan dan bukan tidak mungkin bagian dari pembiakan korupsi,” katanya.

Pada sisi lain, kata Gobel, pembangunan itu tak semuanya berasal dari pajak tapi juga dari pinjaman negara maupun swasta.

“Akhirnya kita tidak dapat nilai tambah apapun dari utang itu. Jadi nanti kita jadi seperti budak yang harus menggadaikan dirinya untuk bertahan hidup. Para pendiri bangsa tidak mendirikan negara ini untuk menjadi budak modern tapi untuk kejayaan dan kemakmuran seluruh rakyat. Indonesia bukan milik elitenya, tapi milik seluruh anak bangsa. Pak Presiden sangat menghayati semangat para pendiri bangsa,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu.

(Nasihin/*)

Add Comment