a

Bulog Perlu Serentak Gelar Operasi Pasar

Bulog Perlu Serentak Gelar Operasi Pasar

JAKARTA (24 Maret): Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda. Berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan, termasuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET minyak goreng kemasan. Kenyataannya, terjadi fenomena minyak goreng melimpah dengan harga tinggi usai HET dicabut.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, negara tidak boleh bertumpu pada satu solusi. Apalagi, sejauh ini kebijakan tersebut belum efektif. Ia mengusulkan perlunya operasi pasar oleh Bulog untuk mempercepat stabilisasi harga.

“Sebaiknya jangan bertumpu pada satu kebijakan. Bulog perlu berperan dengan menggelar operasi pasar serentak dan sinergis,” kata Subardi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut Perum Bulog, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).

Legislator NasDem itu menilai operasi pasar penting dilakukan Bulog untuk menjalankan fungsi stabilisasi harga pangan sekaligus langkah antisipasi seandainya terjadi kekurangan stok maupun kekacauan distribusi. Usulan operasi pasar perlu digelar serentak dan sinergi karena sejauh ini operasi pasar masih berjalan parsial di beberapa daerah. Pola serentak dan sinergis melibatkan banyak sektor yakni PT RNI sebagai BUMN holding pangan dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator.

“Mengapa perlu serentak? Tujuannya agar lebih efektif. Karena Bulog memiliki infrastruktur merata hingga ke daerah mulai dari kontroling rantai pasok, produksi, penyerapan dari petani, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan,” tambahnya.

Operasi pasar dibutuhkan segera karena Bulog bertugas menstabilkan stok pangan. Dengan pola serentak dan sinergis, Subardi yakin kontrol terhadap mekanisme pasar akan efektif. Di sisi lain, sinergitas dapat mencegah para spekulan pasar bermain harga yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

“Mekanisme pasar tidak boleh dilepas begitu saja, karena negara belum menguasai cabang produksi pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

(NK/*)

Add Comment