a

Hindari Pinjol, Himbara Harus Buat Produk Pinjaman Mudah Cepat

Hindari Pinjol, Himbara Harus Buat Produk Pinjaman Mudah Cepat

MAKASSAR (28 Februari): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mendorong bank-bank plat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membuat produk pinjaman yang accessible, lebih murah, mudah dan cepat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah sehingga tidak terjerat pinjaman online (pinjol).

Martin mengemukakan itu seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR dengan Eselon 1 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Eselon 1 Kementerian BUMN, Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk Wilayah 07, Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Makassar, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/2).

“Itu termasuk salah satu peran yang harus dilakukan BNI. Mungkin juga harus bersama-sama dengan Himbara lainnya seperti BRI. Harus bisa memiliki produk-produk (untuk pinjaman) yang lebih murah, mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujar Martin.

Legislator NasDem itu menegaskan, Himbara harus lebih baik melakukan fungsinya terkait korporasi, terutama dalam pengembangan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

“Kita menyoroti peran BNI dalam melakukan edukasi untuk literasi keuangan karena kita mendapati di Sulawesi Selatan ini banyak juga kasus terkait pinjol,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu.

Ia menambahkan, Komisi VI DPR hendak mengkomunikasikan hal tersebut pada holding ultra mikro yang telah dibentuk Kementerian BUMN dan menyarankan BUMN untuk dapat membuat diversifikasi produk pinjaman.

“Ini nanti mau kami connect-kan. Juga mungkin ke holding ultra mikro yang sudah dibentuk Kementerian BUMN. Dari sisi BUMN-nya sendiri harus membuat diversifikasi produk dan juga lebih mudah diakses masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah, murah, cepat. Itu harus bisa disediakan Himbara sehingga masyarakat tidak terjebak ke dalam pinjol,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Add Comment