Alokasi 40% Dana Desa untuk BLT bisa Hambat Pembangunan
PONOROGO (21 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, akan menghambat pembangunan di desa.
Ia menegaskan, jika kebijakan itu dipaksakan maka pembangunan desa akan terhambat karena DD banyak teralokasi untuk BLT.
“Kita sudah dorong dan sampaikan langsung dengan Kementerian Desa agar aturan itu bisa diperlonggar. Artinya nominalnya jangan 40 persen agar desa juga bisa bergerak melakukan pembangunan,” kata Sri Wahyuni saat safari reses di Desa Tatung, Kecamatan Balong dan Desa Manggarai, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/2).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan pembangunan di desa sudah terhambat karena pemotongan anggaran akibat pandemi Covid-19. Jangan sampai malah kembali terpotong. Untuk itu, Wahyuni berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, juga pembangunan desa.
Ia menambahkan pada tahun 2022 akan terealisasi beberapa program di dapilnya, di antaranya program bedah rumah, PISEW (Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah), jembatan gantung, desa wisata, jaringan irigasi pertanian, dan sanitasi.
“Untuk program di Komisi V DPR RI masih sama. Mungkin untuk realisasi saja tahun ini agak berkurang karena adanya pemotongan anggaran di Kementerian PUPR akibat Covid-19,” ujar Sri Wahyuni.
Ia meminta maaf kepada masyarakat Ponorogo yang mestinya tahun ini mendapatkan alokasi bantuan, harus berbagi dengan daerah lain. Dia mencontohkan untuk program PISEW yang pada tahun lalu mendapat 16 titik, tahun 2022 hanya mendapat alokasi 6 titik.
“Sedih juga sebenarnya. Tapi kita akan berusaha pada perubahan APBN, agar ada penambahan bantuan sehingga bisa lebih merata,” pungkasnya.
(Fauzi/Dis/*)
