a

PPATK Harus Tingkatkan Pengawasan Kejahatan Transaksi

PPATK Harus Tingkatkan Pengawasan Kejahatan Transaksi

JAKARTA (2 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III DPR menerima usulan tambahan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar. Dengan dukungan penambahan anggaran PPATK diminta meningkatkan pengawasan terkait berbagai kejahatan lewat transaksi, termasuk pada transaksi digital.

“Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Sahroni saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).

Meski demikian, kata Sahroni, usulan tambahan anggaran tersebut sedikit terlambat sehingga bisa diproses Komisi III DPR ketika memasuki pembahasan APBN Perubahan 2022. Sebelumnya, dalam raker tersebut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengajukan tambahan anggaran bagi lembaganya di tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar yang akan digunakan untuk penguatan kinerja kelembagaan.

Legislator NasDem itu juga menegaskan Komisi III DPR mendukung rencana kinerja dan program prioritas PPATK tahun 2022 dan akan mengawasi pelaksanaan serta pencapaiannya.

“Komisi III DPR meminta Kepala PPATK melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dalam rangka meningkatkan kemampuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan indeks integritas lembaga keuangan,” ujar Sahroni.

Selain itu Komisi III DPR juga meminta PPATK meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap arus transaksi keuangan terkait dengan kejahatan narkotika, finansial melalui transaksi digital, green financial crime, dan berbagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. (dpr.go.id/*)

Add Comment