a

Kemendag Perlu Naikkan Harga TBS Sawit untuk Bantu Petani

Kemendag Perlu Naikkan Harga TBS Sawit untuk Bantu Petani

JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sawit. Harga pembelian TBS kelapa sawit petani anjlok sejak diumumkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada 27 Januari 2022 lalu.

“Sekarang jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak Menteri Perdagangan mengumumkan kebijakan DMO. Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkan harga TBS di petani. Sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan cenderung naik. Jadi (Mendag) jangan bikin penyakit baru. Mereka (petani) jadi tidak sanggup beli pupuk,” tegas Rudi saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Mendag Muhammad Lutfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu juga mempertanyakan mengenai sebaran subsidi minyak goreng dan jumlah minyak goreng yang disubsidi.

“Berapa bulan lamanya minyak goreng ini akan disubsidi?. Apakah negara tidak kebobolan anggaran? Ini harus jelas. Belum lagi harga keekonomian minyak goreng yang dialami banyak orang. Di pasar itu Rp14 ribu, subsidi Rp3 ribu, kenyataan harganya tidak segitu. Sekitar Rp15 ribu, Rp16 ribu. Apakah disubsidi seperti itu? Ini harus terang,” tandasnya.

Mendag Muhammad Lutfi meyakini harga minyak goreng bakal turun sesuai yang direncanakan pemerintah apabila semua pihak mau berkomitmen pada aturan. Mendag yakin harga minyak goreng curah akan turun ke Rp11.500 per liter, minyak kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter.

Ia juga memastikan pemerintah akan mengatur dan mengintervensi pasar sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang bisa mengacaukan harga.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemendag menerapkan kebijakan DMO dan DPO untuk menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kebijakan yang diterapkan mulai 27 Januari 2022 itu diberlakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir.

Seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka masing–masing. Seiring dengan penerapan kebijakan DMO, Kemendag juga akan menerapkan kebijakan DPO yang ditetapkan sebesar Rp9.300 per kilogram untuk CPO dan Rp10.300 per liter untuk olein (turunan produk sawit). (dpr.go.id/*)

Add Comment