a

Pembatasan Ekspor CPO Solusi Kelangkaan Minyak Goreng

Pembatasan Ekspor CPO Solusi Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA (1 Februari): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia belakangan ini disebabkan para produsen crude palm oil (CPO) lebih banyak melakukan ekspor karena dapat memperoleh untung besar seiring kenaikan harga CPO di pasar dunia.

“Hasil CPO kita lebih banyak diekspor. Jadi sebenarnya pak Menteri punya kunci untuk menekan mereka ini. Mereka boleh untung, tapi dalam margin yang lebih kecil untuk berjualan di Indonesia,” ujar Martin dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).

Legislator NasDem itu menegaskan, jika para produsen CPO itu tidak patuh terhadap arah kebijakan yang dikeluarkan, misalnya tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan, seharusnya bisa dipertimbangkan untuk larangan ekspor.

Martin meyakini, jika ekspor tersebut dibatasi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, maka lonjakan harga hingga kelangkaan minyak goreng bisa teratasi.

“Jadi pemerintah bisa memiliki persediaan minyak goreng yang cukup untuk masyarakat. Saya rasa pak Menteri punya senjatanya,” tandasnya.

Martin mengimbau jajaran Kementerian Perdagangan agar lebih aktif melakukan kontrol harga pasar. Terlebih ketika mendekati musim permintaan akan naik.

“Waktu itu kendalanya adalah Covid-19 yang tidak memungkinkan seluruh jajaran Kementerian Perdagangan melakukan kontrol harga. Sekarang tidak boleh lagi berlama-lama, harus ada kontrol harga,” tegas Martin.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli

Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu menambahkan, mekanisme yang ada harus efektif dan diutamakan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng.

“Kita harus mengantisipasi ke depan, karena harga-harga ini akan naik. Jangan hanya menunggu laporan, tapi jemput bola ke pasar-pasar yang ada di sana,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Add Comment