a

Kearifan Lokal Perlu Diakomodasi di RUU Provinsi

Kearifan Lokal Perlu Diakomodasi di RUU Provinsi

JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman mengatakan kearifan lokal di tiap provinsi perlu diakomodasi dalam RUU Provinsi, termasuk batas-batas wilayah sehingga diharapkan bisa memberikan jaminan eksistensi provinsi.

Ia menjelaskan, Panitia Kerja  (Panja) Pembentukan UU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan bagian dari Panja RUU Provinsi Komisi II DPR RI.

“Selama ini alas hukum yang digunakan terbentuknya Sulawesi masih menggunakan alas hukum UU Republik Indonesia Serikat (RIS). Ke depan, dengan memiliki undang-undang sendiri, masing-masing provinsi diharapkan bisa lebih maju dan lebih mampu mengelola potensi sumber daya alam maupun mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Aminurokhman seusai pertemuan Tim Panja RUU Provinsi Komisi II DPR dengan Gubernur Sulut dan Gubernur Sultra beserta jajaran, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, pekan lalu.

Legislator Partai NasDem itu menjelaskan, UU yang akan direvisi menyangkut provinsi di Sulawesi tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada. Yaitu menyangkut otonomi daerah maupun kewenangan-kewenangan yang ada.

“Landasan undang-undang dari setiap provinsi bisa memberikan satu percepatan untuk pembangunan. Karena selama ini landasan peraturannya masih menjadi satu. Maka dengan adanya UU Provinsi ini saya optimistis ke depan masing-masing provinsi makin bisa mengeksplore semua potensinya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu.

Aminurokhman menambahkan, revisi UU Provinsi bukan sekadar memberikan kepastian hukum kepada provinsi yang ada, tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih signifikan dalam konteks pembangunan ke depan.

“Baik di Sulut, Sultra, Sulteng, dan Sulsel, saya yakin kepala daerah punya komitmen. Hak-hak otonomi yang selama ini sudah diatur oleh UU, tentu juga akan menjadi landasan untuk kinerja kepala daerah ke depan. Dan Undang-Undang Provinsi yang akan kita revisi ini semuanya harus terintegrasi dan sejalan karena ini untuk kepentingan masyarakat yang ada di wilayah tersebut,” tutupnya.

(dpr.go.id/*)

Add Comment